Serangan AS terhadap Iran: Katalis Perubahan Rezim?

Harga Bitcoin anjlok hampir $4.000 dalam aksi jual mendadak di malam hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif baru yang signifikan terhadap barang-barang Eropa. Penurunan tajam ini memicu serangkaian likuidasi paksa di seluruh pasar mata uang kripto.

Sekitar pukul 6 sore EST, gelombang tekanan jual mendorong mata uang kripto terbesar di dunia dari sekitar $95.500 ke titik terendah intraday $91.935 hanya dalam dua jam. Penurunan cepat ini menghapus lebih dari $500 juta posisi beli dengan leverage dalam satu jam, dengan total likuidasi posisi beli kripto melebihi $525 juta dalam jangka waktu yang sama.

Harga bitcoin kemudian menemukan titik terendah di sekitar $92.600 tetapi masih turun sekitar 2,5% selama 24 jam terakhir.

Tarif Baru Memicu Ketidakpastian Pasar

Aksi jual di pasar saham sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian makroekonomi menyusul pengumuman Trump bahwa AS akan memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara Eropa mulai 1 Februari.

Usulan tersebut menguraikan tarif 10% untuk barang-barang dari delapan negara:

• Denmark

• Norwegia

• Swedia

Prancis

• Jerman

• Britania Raya

• Belanda

• Finlandia

Tingkat suku bunga ini akan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni jika tidak tercapai kesepakatan. Presiden Trump secara eksplisit mengaitkan langkah-langkah perdagangan tersebut dengan upaya AS untuk mengamankan Greenland, yang semakin memperketat hubungan transatlantik yang sudah tegang.

Para pemimpin Eropa menanggapi dengan penentangan keras. Dalam pernyataan bersama, negara-negara yang terkena dampak memperingatkan bahwa ancaman tarif dapat memicu "spiral penurunan yang berbahaya." Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa Eropa "tidak akan diintimidasi." Protes juga dilaporkan terjadi di Denmark dan Greenland selama akhir pekan.

Sebagai respons klasik terhadap kebijakan "pelarian ke tempat aman", harga emas melonjak ke level tertinggi sepanjang masa baru di sekitar $4.670.

Kasus Mahkamah Agung Menambah Ketegangan Ekonomi

Yang memperparah masalah tarif adalah kasus penting di Mahkamah Agung AS yang dapat mendefinisikan kembali wewenang presiden dalam perdagangan. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah Presiden Trump memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif besar-besaran berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA).

Kasus ini berpusat pada penggunaan undang-undang tersebut oleh Trump untuk menyatakan defisit perdagangan sebagai keadaan darurat nasional, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk bea masuk dasar sebesar 10% pada sebagian besar impor. Putusan ini memiliki implikasi besar bagi kebijakan perdagangan dan pendapatan federal.

Keputusan yang menentang Trump dapat memaksa pemerintah untuk mengembalikan lebih dari $100 miliar dalam bentuk bea masuk yang telah dikumpulkan, yang berpotensi mengganggu rencana pertahanan dan anggaran. Sebaliknya, jika pengadilan mendukung wewenang presiden, bea masuk yang ada akan tetap berlaku, dan tindakan di masa mendatang—seperti usulan bea masuk untuk barang-barang Eropa—dapat dilanjutkan.

Gambaran Pasar Bitcoin Saat Ini

Menyusul volatilitas baru-baru ini, Bitcoin diperdagangkan turun sekitar 3% dari level tertinggi tujuh hari di $95.468 dan tetap berada dalam kisaran sempit di atas level terendah tujuh hari di $92.284.

Jumlah pasokan Bitcoin yang beredar mencapai 19,98 juta BTC, dari total pasokan maksimum yang mungkin sebesar 21 juta. Kapitalisasi pasar Bitcoin global sekitar $1,85 triliun, mengalami penurunan harian sekitar 2%, sementara volume perdagangan 24 jam mencapai $32 miliar.

Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat minggu ini untuk merumuskan tanggapan terhadap ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump. Langkah ini diambil setelah Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif 10% pada delapan negara Eropa mulai 1 Februari, dengan alasan tindakan mereka terkait Greenland.

Pertemuan Puncak Darurat untuk Membentuk Respons Terpadu

Para duta besar dari negara-negara anggota Uni Eropa bertemu di Brussels pada Minggu malam untuk merancang strategi bersama. Setelah diskusi tersebut, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan komitmen blok tersebut terhadap persatuan, menyatakan bahwa negara-negara anggota berdiri dalam solidaritas dengan Greenland dan Denmark.

Dalam unggahan di media sosial, Costa menekankan bahwa tarif yang diusulkan Trump akan "tidak sesuai dengan perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS." Seorang pejabat Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa para pemimpin blok tersebut bermaksud untuk bertemu secara langsung menjelang akhir pekan.

Menjajaki Paket Balasan Senilai €93 Miliar

Menurut sumber yang mengetahui diskusi internal tersebut, Uni Eropa sedang mempertimbangkan beberapa tindakan balasan. Opsi yang paling menonjol adalah menghidupkan kembali rencana untuk mengenakan bea masuk balasan pada barang-barang AS senilai €93 miliar (US$108 miliar).

Respons potensial lain yang sedang dibahas meliputi:

• Instrumen Anti-Koersi: Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu menyarankan agar Uni Eropa mempertimbangkan untuk menggunakan alat baru yang ampuh ini. Namun, Prancis sebelumnya ragu-ragu untuk menggunakannya setelah adanya ancaman pembalasan dari Trump.

• Penundaan Persetujuan Pakta Perdagangan: Para anggota parlemen Eropa mengisyaratkan pada akhir pekan bahwa mereka mungkin akan menunda persetujuan akhir dari perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS yang ada mengingat pengumuman tarif terbaru.

Tahun lalu, Uni Eropa telah menyetujui tarif balasan terhadap produk-produk AS senilai €93 miliar, tetapi menangguhkan pelaksanaannya setelah kedua pihak mencapai kesepakatan perdagangan. Ancaman saat ini dari AS membahayakan seluruh kesepakatan tersebut.

Uni Eropa mendorong perundingan diplomatik untuk menyelesaikan ancaman tarif dari Amerika Serikat terkait Greenland, memilih negosiasi daripada pembalasan langsung. Strategi ini bertujuan untuk meredakan konflik yang dapat berdampak hingga €93 miliar pada barang-barang AS dan mengganggu stabilitas ekonomi transatlantik.

Para pemimpin Uni Eropa menekankan komitmen terpadu terhadap dialog untuk melindungi perdamaian, keamanan, dan kedaulatan blok tersebut. Dengan memprioritaskan pembicaraan, Uni Eropa berharap dapat menghindari perang dagang dan melindungi kepentingan ekonominya.

Para Pemimpin Uni Eropa Menunjukkan Persatuan yang Teguh

Para pejabat tinggi Eropa secara konsisten menunjukkan persatuan dalam menghadapi ancaman tarif AS. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menyoroti kepentingan keamanan bersama di Arktik.

"Kami secara konsisten menggarisbawahi kepentingan bersama transatlantik kami dalam perdamaian dan keamanan di Arktik, termasuk melalui NATO," kata von der Leyen. Ia mencatat bahwa latihan Denmark yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan sekutu dirancang untuk memperkuat keamanan Arktik dan "tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun."

Von der Leyen memperingatkan bahwa tarif akan menjadi bumerang. "Tarif akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko menyebabkan spiral penurunan yang berbahaya. Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi, dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi kedaulatannya," tambahnya.

Posisi ini didukung oleh para pemimpin terkemuka lainnya, termasuk Emmanuel Macron dan Antonio Costa, yang berpendapat bahwa tarif yang diusulkan tidak sesuai dengan perjanjian Uni Eropa-AS yang ada. Fokus kolektif mereka tetap pada melindungi kepentingan bersama Eropa.

Strategi Kesabaran dan Negosiasi

Alih-alih segera menyiapkan langkah-langkah pembalasan, Uni Eropa sedang menjajaki kesabaran strategis. Parlemen Eropa mungkin mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara tentang pakta perdagangan untuk memberi sinyal preferensinya terhadap respons diplomatik yang terkoordinasi daripada meningkatkan ketegangan.

Meskipun Uni Eropa sedang membahas instrumen anti-paksaan (ACI), mereka tetap berhati-hati terhadap dampak ekonomi dari sengketa perdagangan. Konsensusnya adalah negosiasi lebih disukai. Para analis berpendapat bahwa menjaga sinergi perdagangan Uni Eropa-AS sangat penting untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih luas, karena data historis menunjukkan bahwa negosiasi damai sering kali menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan bagi stabilitas pasar dan hubungan internasional.

Preseden untuk Perdamaian: Pelajaran dari Perselisihan Masa Lalu

Pendekatan Uni Eropa saat ini dipandu oleh keberhasilan di masa lalu. Baru tahun lalu, paket tarif yang telah disiapkan terhadap barang-barang AS ditangguhkan menyusul keberhasilan perjanjian perdagangan dengan Washington. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan nilai penyelesaian diplomatik dalam mencegah konflik ekonomi.

Negosiasi yang berkelanjutan merupakan ciri konstan dari hubungan transatlantik. Tindakan Gedung Putih baru-baru ini yang menekankan perdagangan dan tarif timbal balik, bersamaan dengan penangguhan perlakuan de minimis bebas bea yang dirinci dalam pemberitahuan Federal Register, menggarisbawahi komitmen berkelanjutan terhadap keterlibatan diplomatik untuk menyelesaikan masalah perdagangan.

Rupiah Indonesia bergerak sangat mendekati titik terendah sepanjang masa terhadap dolar AS, dengan para analis memperkirakan pelemahan lebih lanjut seiring meningkatnya kekhawatiran atas kesehatan fiskal negara.

Lembaga keuangan besar kini memprediksi penurunan signifikan pada mata uang tersebut. MUFG Bank Ltd. memproyeksikan Rupiah dapat melemah hingga 17.000 per dolar dalam kuartal pertama, sementara analis di Barclays Plc melihat potensi penurunan hingga 17.300 tahun ini. Mata uang tersebut telah jatuh selama dua minggu berturut-turut dan hanya berjarak 0,4% dari titik terendah sepanjang masa yang dicapai pada bulan April.

Kekhawatiran Defisit Fiskal Memicu Keprihatinan Investor

Kecemasan investor meningkat setelah pengumuman pada 8 Januari mengungkapkan bahwa defisit anggaran Indonesia tahun lalu hampir melampaui batas hukum. Berita ini, ditambah dengan penerimaan pendapatan yang lemah, telah memperbarui tekanan pada Rupiah.

"Para investor masih cukup khawatir tentang prospek fiskal tahun ini," jelas Lloyd Chan, seorang ahli strategi mata uang di MUFG. Ia mencatat bahwa meskipun Bank Indonesia turun tangan, "ada cukup banyak kendala di sisi kebijakan."

Sepanjang bulan ini saja, Rupiah telah melemah lebih dari 1%, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia setelah won Korea Selatan.

Upaya Intervensi Bank Indonesia Menghadapi Hambatan

Bank Indonesia (BI) telah aktif berupaya menstabilkan Rupiah, dan baru-baru ini melakukan intervensi di pasar mata uang pada hari Rabu. Namun, analis memperkirakan upaya bank sentral mungkin dibatasi oleh toleransi terhadap depresiasi yang moderat, yang berpotensi membatasi dampak tindakannya.

Untuk menstabilkan mata uang, BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga kebijakannya tetap stabil pada pertemuan mendatang pada hari Rabu. Bank sentral juga telah menggunakan beberapa instrumen lain, termasuk:

• Menyesuaikan penerbitan surat utangnya

• Melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing

• Membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder

Risiko Kebijakan Jangka Menengah Memberatkan Mata Uang

Ke depan, gambaran fiskal tetap menjadi perhatian utama. Para analis khawatir bahwa defisit tahun ini juga dapat melebar melebihi batas legal 3% karena pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran meskipun pendapatan pajak lesu.

Menurut Shier Lee Lim, seorang ahli strategi di Convera Singapura, rencana pemerintah untuk memperketat kontrol atas pendapatan devisa eksportir dapat memberikan penyangga bagi Rupiah.

Namun, arah kebijakan pemerintahan baru ini menambah ketidakpastian. Agenda pro-pertumbuhan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pada akhir tahun ini, yang kemungkinan akan menambah tekanan penurunan lebih lanjut pada mata uang.

Dalam catatan baru-baru ini, analis Barclays termasuk Themistoklis Fiotakis menyoroti risiko-risiko ini. "Kami melihat risiko jangka menengah yang lebih besar bahwa pemerintah akan mencoba untuk memulai kebijakan yang relatif tidak lazim yang dapat memicu sentimen negatif terhadap rupiah," tulis mereka, merujuk pada batas defisit fiskal 3%.

Sebuah lembaga kajian terkemuka telah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Inggris: tinggalkan pola kebijakan yang tidak tegas dan terapkan reformasi yang berani, atau berisiko menyia-nyiakan tanda-tanda awal pemulihan ekonomi.

Dalam laporan terbarunya, Resolution Foundation berpendapat bahwa untuk memanfaatkan momentum yang telah diraih baru-baru ini, pemerintah harus menghentikan sikap "bolak-balik" dan mengambil tindakan tegas terkait perdagangan, pembangunan perumahan, dan lapangan kerja. Seruan ini muncul 18 bulan setelah Perdana Menteri Keir Starmer menjabat, sebuah periode yang oleh lembaga think tank tersebut digambarkan sebagai periode yang ditandai dengan perubahan haluan dan sikap ragu-ragu.

Pola Pembuatan Kebijakan yang Tidak Konsisten

Menurut Resolution Foundation, rekam jejak pemerintah sejauh ini gagal sesuai dengan janji-janji ekonominya. Terlepas dari janji-janji Perdana Menteri Starmer dan Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, belum ada perubahan signifikan dalam arah perkembangannya.

Laporan tersebut mencatat bahwa reformasi yang direncanakan di bidang-bidang penting seperti kesejahteraan dan perpajakan telah ditinggalkan atau dilemahkan secara signifikan. Inkonsistensi ini, menurut laporan tersebut, melemahkan potensi pertumbuhan riil.

"Dengan adanya tanda-tanda bahwa produktivitas mungkin mulai membaik, pemerintah harus memanfaatkannya dengan meningkatkan rencana-rencananya," kata Greg Thwaites, direktur riset di Resolution Foundation.

Jalan Menuju Pemulihan Ekonomi dengan Biaya £2.000

Lembaga kajian tersebut menguraikan jalur yang jelas ke depan dengan potensi manfaat yang signifikan bagi rumah tangga. Lembaga tersebut memperkirakan bahwa kombinasi reformasi kunci dapat meningkatkan pendapatan tahunan rumah tangga sebesar £2.000 ($2.680). Reformasi ini meliputi:

• Perumahan: Mengubah aturan perencanaan untuk membantu kota-kota memenuhi target perumahan.

• Perdagangan: Mengupayakan keselarasan regulasi yang lebih dalam dengan Uni Eropa.

• Ketenagakerjaan: Menerapkan kebijakan untuk mendorong lebih banyak kaum muda dan lanjut usia memasuki dunia kerja.

Pertumbuhan seperti itu juga akan menghasilkan manfaat fiskal yang besar, menghasilkan pendapatan pajak yang cukup untuk mendanai peningkatan pengeluaran sebesar 25% untuk layanan kesehatan masyarakat.

Puluhan Tahun Stagnasi dan Beban Brexit

Seruan untuk bertindak ini muncul di tengah latar belakang yang suram. Ekonomi Inggris sebagian besar mengalami stagnasi dalam hampir dua dekade sejak krisis keuangan global. Laporan tersebut menyoroti bahwa PDB per kapita Inggris semakin tertinggal dari negara-negara besar Eropa lainnya sejak pandemi.

Tren jangka panjang ini diperburuk oleh gabungan guncangan COVID-19, harga energi yang tinggi, dan dampak ekonomi Brexit, yang bersama-sama menyebabkan penurunan pertumbuhan produktivitas.

Selain itu, Resolution Foundation menyajikan bukti yang semakin banyak bahwa kerusakan ekonomi akibat Brexit mungkin sudah mendekati dua kali lipat dampak 4% yang diasumsikan oleh para peramal anggaran resmi Inggris.

Secercah Harapan dalam Data Produktivitas

Terlepas dari tantangan yang ada, laporan tersebut mengidentifikasi peluang penting. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan sebesar 3,1% pada tahun yang berakhir pada kuartal ketiga tahun 2025. Angka ini, yang disesuaikan dengan data resmi yang sebelumnya kurang akurat, mewakili "tanda-tanda awal perbaikan" yang didesak pemerintah untuk dimanfaatkan.

Saat Jepang bersiap menghadapi pemilihan umum sela yang diperkirakan akan segera diadakan, potensi pemotongan pajak konsumsi dengan cepat menjadi isu sentral, dengan partai-partai politik besar mengisyaratkan dukungan mereka terhadap langkah tersebut untuk meringankan beban kenaikan biaya hidup bagi rumah tangga.

Saat ini, sistem pajak Jepang mengenakan tarif 10% untuk sebagian besar barang dan jasa, dengan tarif yang lebih rendah yaitu 8% untuk makanan. Pajak ini merupakan sumber pendapatan penting untuk mendanai pengeluaran kesejahteraan sosial negara yang terus meningkat, yang didorong oleh populasi yang menua dengan cepat.

Momentum Politik Meningkat untuk Pengurangan Pajak

Baik koalisi yang berkuasa maupun partai oposisi utama kini secara terbuka mendukung pengurangan pajak sementara, yang menunjukkan adanya konsensus politik yang jarang terjadi.

Shunichi Suzuki, seorang eksekutif kunci di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, menegaskan komitmen partai tersebut terhadap kesepakatan sebelumnya dengan mitra koalisinya, Ishin. "Sikap dasar kami adalah dengan tulus mencapai apa yang tertulis dalam kesepakatan," kata Suzuki dalam sebuah program televisi, merujuk pada rencana untuk menghapus pungutan 8% atas penjualan makanan selama dua tahun.

Langkah ini sejalan dengan laporan dari surat kabar Mainichi bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi mungkin akan berjanji untuk sementara menghapus pajak makanan sebesar 8% sebagai janji utama ketika ia menyerukan pemilihan umum bulan depan.

Pihak oposisi juga mendukung. Jun Azumi, sekretaris jenderal Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), partai oposisi utama, mengumumkan dalam program yang sama bahwa partainya juga akan berkampanye untuk pemotongan tarif pajak sementara. CDP baru-baru ini setuju untuk membentuk entitas politik baru dengan Komeito, memperkuat posisi ini.

Waktu Pemilu dan Risiko Fiskal Takaichi

Perdana Menteri Takaichi diperkirakan akan mengumumkan niatnya untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum sela pada bulan Februari, dengan memanfaatkan tingkat popularitas pemerintahannya yang tinggi.

Namun, usulan pemotongan pajak ini membawa implikasi keuangan yang signifikan. Menurut data pemerintah, penghapusan pungutan penjualan makanan sebesar 8% akan mengurangi pendapatan pemerintah sekitar 5 triliun yen (31,71 miliar dolar AS) setiap tahunnya.

Hilangnya pendapatan ini akan memberikan tekanan yang cukup besar pada keuangan nasional Jepang yang sudah terbebani. Para analis khawatir bahwa kebijakan fiskal ekspansif semacam itu dapat meningkatkan risiko aksi jual obligasi karena investor mencermati disiplin fiskal pemerintah.

($1 = 157.6900 yen)