Bisakah Pasar Keuangan Menggabungkan Nilai Alam?

Tren Ekonomi

Ringkasan:

Penjelasan ini menguraikan mengapa pasar keuangan kesulitan untuk menggabungkan nilai alam dan solusi potensial yang telah diusulkan.

Pada tahun 2024, Global Footprint Network memperkirakan “manusia menggunakan sumber daya ekologi sebanyak jika kita hidup di 1,7 Bumi.” Penggunaan sumber daya yang berlebihan ini menyoroti bagaimana ekonomi global telah berkembang dengan mengorbankan degradasi lingkungan yang berkelanjutan. Dasgupta Review 2021—laporan komprehensif tentang ekonomi keanekaragaman hayati—memperkirakan bahwa, antara tahun 1992 dan 2014, modal manusia per orang, yang didefinisikan sebagai tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan, meningkat sekitar 13% dan menghasilkan modal per orang seperti jalan, gedung, dan pabrik menjadi dua kali lipat. Sementara itu, modal alam per orang, yang didefinisikan sebagai “stok aset alam terbarukan dan tak terbarukan yang menghasilkan aliran manfaat bagi manusia,” turun hingga 40%.

Saat kita bergulat dengan tantangan yang timbul akibat perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, ada kebutuhan yang semakin besar untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tantangan apa yang kita hadapi saat memasukkan nilai alam dalam keputusan ekonomi?

Degradasi lingkungan muncul dari apa yang disebut oleh para ekonom sebagai masalah eksternalitas: Kegagalan individu yang terlibat langsung dalam suatu transaksi untuk memperhitungkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat. Contohnya adalah pemilik lahan yang menebang hutan tanpa mempertimbangkan perannya dalam menyerap gas rumah kaca. Selain itu, mengukur nilai udara bersih atau sungai yang tidak tercemar menggunakan metrik ekonomi tradisional merupakan tantangan karena tidak adanya pasar formal. Akibatnya, manusia telah memperlakukan layanan yang disediakan oleh alam (“layanan ekosistem”)—seperti oksigen dari pohon, penyerbukan tanaman oleh lebah, dan mitigasi banjir dari lahan basah—sebagian besar seolah-olah layanan tersebut gratis, tanpa mempertimbangkan penipisan sumber daya ini yang disebabkan oleh tindakan mereka.

Menangani eksternalitas melibatkan penggabungan biaya sosial ke dalam harga barang dan jasa yang diciptakan dalam perekonomian. Idealnya, kita akan memperkirakan dan memberi harga karbon yang dipancarkan selama produksi, hilangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh polusi air, menipisnya oksigen akibat penggundulan hutan, dan sebagainya. Ide yang mendasarinya adalah menilai hutan, danau, dan sumber daya alam lainnya tidak hanya untuk barang yang dapat diubah tetapi juga untuk nilai yang mereka berikan kepada masyarakat ketika mereka tetap dalam bentuk alami aslinya. Misalnya, tanaman menyerap CO2 di atmosfer dan melepaskan oksigen melalui fotosintesis. Jadi, pada prinsipnya, adalah mungkin untuk menghitung harga emisi CO2 dengan memperkirakan biaya penanaman pohon untuk mengimbanginya. Namun, menilai eksternalitas lingkungan lainnya lebih rumit. Menetapkan nilai moneter untuk hilangnya keanekaragaman hayati—seperti kepunahan spesies hewan karena perubahan iklim—sangat menantang karena melibatkan faktor-faktor yang tidak mudah diukur, seperti nilai intrinsik dari berbagai spesies hewan dan dampak jangka panjang pada ekosistem.

Apa sajakah contoh upaya untuk memasukkan alam ke dalam pasar keuangan?

Meskipun terdapat kesulitan dalam menetapkan nilai moneter untuk eksternalitas lingkungan dan layanan ekosistem, pasar keuangan dapat menawarkan perangkat dan mekanisme untuk mengatasi tantangan ini dengan memperhitungkan dampak lingkungan bisnis dan menyalurkan investasi menuju inisiatif berkelanjutan. Dengan mengembangkan instrumen keuangan yang mengakui nilai sumber daya alam, kita dapat memberi insentif kepada perusahaan untuk memprioritaskan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini dapat membantu mengukur nilai alam dan mengarahkan dana menuju usaha dengan dampak lingkungan yang positif. Pada bagian berikut, kami meneliti bagaimana pasar keuangan berupaya memasukkan nilai alam dan menilai efektivitas upaya ini.

Investasi berkelanjutan

Investasi berkelanjutan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial sekaligus mempromosikan nilai lingkungan atau sosial. Sering diberi label “ESG”—yang mengacu pada lingkungan, sosial, dan tata kelola—investasi ini mencakup berbagai instrumen. Ini berkisar dari obligasi hijau—surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek dengan dampak lingkungan yang positif—hingga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berfokus pada ESG yang memilih saham atau obligasi berdasarkan kriteria ESG.

Meskipun ada reaksi keras baru-baru ini, permintaan untuk investasi ESG telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus tumbuh di AS. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa, pada tahun setelah publikasi peringkat keberlanjutan oleh lembaga pemeringkat terkenal pada tahun 2016, dana "berkelanjutan tinggi" mengalami arus masuk bersih sebesar $24 miliar sementara dana "berkelanjutan rendah" malah mengalami arus keluar bersih sebesar $12 miliar. Hal ini terjadi meskipun kurangnya bukti bahwa dana dengan keberlanjutan tinggi mengungguli dana dengan keberlanjutan rendah.

Namun, masih ada kekhawatiran signifikan mengenai efektivitas dan transparansi label ESG. Sebuah analisis terhadap reksa dana ESG berlabel sendiri di AS menemukan bahwa reksa dana ini memiliki portofolio perusahaan dengan "rekam jejak yang lebih buruk dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan lingkungan" dibandingkan dengan reksa dana non-ESG dalam lembaga keuangan yang sama antara tahun 2010 dan 2018. Para penulis menemukan bahwa, meskipun reksa dana ESG memiliki portofolio perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi, skor ini berkorelasi dengan kuantitas pengungkapan sukarela terkait ESG daripada catatan kepatuhan aktual atau tingkat emisi karbon.

Studi lain yang menganalisis data emisi dari lebih dari 3.000 perusahaan antara tahun 2002 dan 2020 menunjukkan bahwa strategi investasi berkelanjutan yang melibatkan divestasi dari perusahaan "coklat" demi perusahaan "hijau" mungkin kontraproduktif. Para penulis menemukan bahwa ketika perusahaan "hijau" mengalami biaya modal yang lebih rendah, emisi mereka tidak banyak berubah, tetapi ketika perusahaan "coklat" mengalami biaya modal yang lebih tinggi, emisi mereka meningkat secara signifikan. Ini karena divestasi dari perusahaan "coklat" meningkatkan biaya modal mereka dan memaksa mereka untuk terus menggunakan metode produksi berpolusi tinggi saat ini daripada berinvestasi dalam teknologi hijau baru yang dapat mengurangi emisi.

Terakhir, analisis transaksi pendanaan keanekaragaman hayati dari tahun 2020 hingga 2022 menemukan bahwa sekitar 60% didanai sepenuhnya oleh modal swasta, sementara 40% sisanya melibatkan “pendanaan campuran”—modal swasta yang dikombinasikan dengan pendanaan publik atau filantropis. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa modal swasta murni cenderung mendanai transaksi berskala kecil dengan pengembalian finansial yang diharapkan lebih tinggi tetapi dampak keanekaragaman hayati yang kurang ambisius. Sebaliknya, pendanaan campuran digunakan untuk proyek berskala besar dengan profitabilitas yang lebih rendah tetapi dampak keanekaragaman hayati yang lebih ambisius. Para penulis menyarankan bahwa pendanaan campuran adalah alat yang berguna untuk menarik investor swasta dengan mengurangi risiko mereka dan menjembatani kesenjangan profitabilitas.

Kredit

Kredit lingkungan adalah instrumen keuangan yang memungkinkan pembeli untuk mendukung tindakan lingkungan tertentu secara tidak langsung. Misalnya, dengan membeli kredit karbon, seorang investor membayar perusahaan lain untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Dibandingkan dengan jenis kredit negara berkembang lainnya, pasar kredit karbon sudah mapan: Pada tahun 2022, pasar karbon sukarela memiliki ukuran pasar sekitar $2 miliar yang mencakup 1,7 gigaton karbon, dan pasar kepatuhan memiliki ukuran pasar sekitar $850 miliar yang mencakup hampir 20% emisi GRK global pada tahun 2021.

Jenis kredit terkait alam lainnya, seperti kredit keanekaragaman hayati, telah diusulkan untuk menciptakan imbalan finansial bagi konservasi. Berdasarkan model ini, sebuah perusahaan menyusun rencana untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan menerapkannya dengan pemantauan rutin, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga. Kredit keanekaragaman hayati dihasilkan ketika pemantauan mengonfirmasi bahwa sasaran keanekaragaman hayati tertentu telah terpenuhi. Kredit tersebut kemudian dapat dijual, dengan pendapatan dibagi antara pemilik lahan dan pengembang kredit keanekaragaman hayati. Beberapa perusahaan telah mulai menjual kredit keanekaragaman hayati, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini memfasilitasi aliansi internasional sukarela tentang kredit keanekaragaman hayati. UE juga mengeksplorasi kredit keanekaragaman hayati dan kredit karbon terkait keanekaragaman hayati melalui proyek Climate Biodiversity Nexus.

Tantangan yang dihadapi oleh kredit berbasis alam ini termasuk memastikan bahwa pendapatan dari kredit tersebut digunakan untuk tujuan yang dimaksud dan mengukur dampak lingkungan secara akurat.

Perusahaan pelestarian alam

Pendekatan lain untuk menginternalisasi eksternalitas lingkungan di pasar keuangan adalah pembentukan perusahaan pelestarian alam. Tujuan utama perusahaan ini adalah membeli atau menyewakan tanah dan mengelolanya untuk menghasilkan layanan ekosistem. Pemilik tanah dapat menyumbangkan atau menjual hak pelestarian alam, yang mengakibatkan pemilik tanah kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk mengembangkan atau membagi tanah. Ada 221.256 hak pelestarian alam yang mencakup sekitar 38 juta hektar tanah di AS. Meskipun hak pelestarian alam dikaitkan dengan manfaat pajak bagi pemilik tanah, Internal Revenue Service telah mengamati penyalahgunaan keuntungan pajak ini.

Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ini diharapkan untuk diperdagangkan secara publik dan terdaftar di bursa saham, dengan gagasan bahwa proses penemuan harga yang terkait dengan perdagangan akan mencerminkan nilai perlindungan aset alam. Model ini sedang dipertimbangkan oleh Securities and Exchange Commission ketika Bursa Efek New York mengusulkan pencatatan "perusahaan aset alam" untuk diperdagangkan secara publik. Meskipun proposal tersebut ditarik pada bulan Januari 2024, New York Times mencatat bahwa ada prototipe model ini yang sedang berlangsung di pasar swasta.

Perusahaan yang bergerak di bidang pelestarian alam bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di samping upaya konservasi mereka. Keuntungan ini biasanya diperoleh melalui penjualan kredit karbon atau kegiatan ekonomi seperti pertanian berkelanjutan, penyewaan properti, produksi energi terbarukan, dan ekowisata. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman yang digunakan untuk membeli tanah.

Mengintegrasikan nilai alam ke dalam perusahaan yang melestarikan alam merupakan tantangan karena beberapa alasan. Pertama, rumus penilaian keuangan dasar menyiratkan bahwa harga saham perusahaan adalah nilai diskonto dari semua arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan oleh investor. Di pasar yang kompetitif, perusahaan berbasis alam perlu menawarkan pengembalian yang kompetitif kepada investor mereka untuk mengamankan pembiayaan yang mereka butuhkan agar dapat beroperasi dengan sukses. Namun, untuk menghasilkan laba tersebut, perusahaan mungkin terpaksa memonetisasi layanan ekosistem atau mengekstraksi nilai dari sumber daya alam yang mereka awasi daripada melestarikannya. Jika ekstraksi nilai ini diperlukan untuk menarik investor, kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan transparan—misalnya, melalui pertanian berkelanjutan atau ekowisata.

Tantangan lainnya terkait dengan memastikan transparansi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan pelestarian alam. Perusahaan-perusahaan ini harus menunjukkan bahwa operasi mereka benar-benar bermanfaat bagi lingkungan, tetapi mengukur keanekaragaman hayati, misalnya, pada dasarnya sulit karena sifatnya yang kompleks. Menerapkan kerangka kerja audit dan pelaporan yang diperlukan untuk memantau aktivitas ini juga merupakan tugas yang kompleks, yang sering kali membutuhkan sumber daya dan keahlian yang signifikan. Kurangnya metrik standar untuk keanekaragaman hayati semakin menghambat kemampuan investor untuk mengevaluasi dampak sebenarnya dari investasi mereka.

Meskipun menghadapi tantangan ini, perusahaan pelestarian alam mewujudkan gagasan kuat bahwa memberi nilai pada manfaat intrinsik alam sangat penting untuk pelestariannya. Dengan menarik modal swasta ke dalam upaya konservasi, mereka dapat mengatasi kebutuhan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dan filantropi saja. Mengingat kesenjangan pendanaan yang signifikan untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati—diperkirakan lebih dari $700 miliar setiap tahunnya—harapannya adalah, dengan perlindungan yang tepat dan operasi yang transparan, perusahaan pelestarian alam dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pelestarian lingkungan sambil menawarkan prospek keuntungan jangka panjang kepada investor.

Kesimpulan

Menilai alam dalam pasar keuangan merupakan tugas penting namun rumit yang memerlukan pendekatan inovatif dan pertimbangan cermat. Meskipun kondisi investasi berkelanjutan dan perusahaan pelestarian alam saat ini menjanjikan, tantangan signifikan tetap ada dalam memastikan bahwa alam dinilai dan dilindungi secara memadai. Dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat menciptakan lembaga keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi sekaligus mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Favorit Saya

Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif

CEPR

Hasil pemilihan presiden AS baru-baru ini kembali memicu perdebatan mengenai dampak tarif terhadap ekonomi makro, dan respons kebijakan moneter yang tepat terhadap perang dagang. Selama pemerintahan Trump pertama, tarif AS terhadap ekspor Tiongkok naik tujuh kali lipat antara tahun 2018 dan 2020, dan tarif tersebut tetap tinggi di bawah pemerintahan Biden. Lebih penting lagi, tren politik global menunjukkan pelemahan signifikan konsensus global mengenai perdagangan bebas dan menandai lingkungan baru di mana bank sentral mungkin menghadapi jenis guncangan baru ini dengan frekuensi yang semakin meningkat.

Banyak penelitian terkini tentang dampak ekonomi makro dari guncangan kebijakan perdagangan telah dilakukan dalam konteks model perdagangan riil, atau dalam latihan empiris tanpa mempertimbangkan kebijakan moneter. Namun, konsekuensi dari gesekan perdagangan jelas menantang bank sentral: bagaimana mereka harus menanggapi langkah mundur dalam kemajuan menuju peningkatan integrasi perdagangan, dengan dampak yang berpotensi signifikan pada inflasi, aktivitas ekonomi, neraca eksternal, dan nilai tukar riil? Dalam makalah terkini (Bergin dan Corsetti 2023), kami mempelajari respons kebijakan moneter yang optimal terhadap guncangan tarif dari berbagai jenis. Dalam kolom ini, kami memperbarui analisis dan menyaring pelajaran yang sesuai dengan situasi terkini.

Dalam makalah kami, kami mempelajari respons kebijakan moneter yang optimal terhadap guncangan tarif menggunakan model ekonomi terbuka New Keynesian (harga kaku) standar yang didukung dengan rantai nilai internasional dalam produksi, yaitu barang impor digunakan dalam produksi barang domestik dan ekspor. Ini menyiratkan bahwa peningkatan proteksi tarif eksportir domestik meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan domestik. Sepanjang analisis kami, kami mengasumsikan pangsa input impor dalam produksi mendekati estimasi berdasarkan tabel input-output AS untuk tahun 2011 (tetapi kami juga memverifikasi kesimpulan utama kami yang memvariasikan pangsa ini). Analisis utama kami mengasumsikan pengalihan tarif yang substansial ke harga konsumen, tetapi kami juga menunjukkan ketahanan hasil utama kami untuk memperkaya model dengan sektor distribusi yang membatasi pengalihan. Akhirnya, kami berpendapat bahwa otoritas moneter tidak memanfaatkan limpahan lintas batas untuk mengejar kebijakan beggar-thy-neighbour, yaitu kami mengesampingkan manipulasi oportunistik nilai tukar.

Untuk meringkas pesan utama kami: meskipun ada kesepakatan luas bahwa tarif Trump yang baru kemungkinan akan bersifat inflasioner bagi AS, masih jauh dari jelas bahwa respons optimal kebijakan moneter terhadap tarif ini harus difokuskan pada upaya memerangi dampak inflasi ini melalui kontraksi moneter. Guncangan tarif menggabungkan unsur-unsur gangguan permintaan dan pasokan, dan kebijakan moneter pasti akan menghadapi pilihan sulit antara mengurangi inflasi dan mendukung aktivitas ekonomi; pada kenyataannya, kalibrasi yang wajar dari model kami menunjukkan bahwa respons moneter yang optimal terhadap skenario seperti itu mungkin melibatkan ekspansi moneter. Analisis kami menggarisbawahi bahwa, sementara respons moneter yang optimal terhadap tarif bergantung pada beberapa faktor, peran kunci dimainkan oleh (i) kemungkinan bahwa tarif dibalas dalam perang dagang, (ii) tingkat ketergantungan produksi dalam negeri pada produk antara yang diimpor, dan (iii) peran khusus dolar AS sebagai mata uang dominan untuk menagih perdagangan internasional. Kami membahas berbagai kasus secara bergantian.

Alasan pengetatan moneter: Tarif unilateral tanpa pembalasan

Mari kita pertimbangkan terlebih dahulu alasan pengetatan moneter. Hal ini akan terlihat jelas dalam skenario di mana AS secara sepihak mengenakan tarif pada pembelian domestik barang-barang asing untuk meningkatkan permintaan barang-barang domestik, yang menyebabkan inflasi pada harga yang dibayarkan oleh konsumen dan produsen domestik yang menggunakan input impor.

Pada Gambar 1, kami menggunakan model kami untuk melacak dampak guncangan tarif unilateral. Garis putus-putus melacak dampak guncangan tersebut dari waktu ke waktu sambil mempertahankan suku bunga kebijakan tetap: PDB dan inflasi meningkat di AS, tetapi bergerak ke arah yang berlawanan di mitra dagang AS (negara asing). Pada nilai tukar yang sedang berlangsung, neraca perdagangan AS berubah menjadi surplus. Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_1

Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_1

Melihat hasil dasar ini, kebijakan kontraksi moneter di dalam negeri (AS) dapat dimotivasi oleh kebutuhan untuk memoderasi inflasi – yang sesuai dengan ekspansi moneter di luar negeri untuk memoderasi deflasi. Namun motivasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam fakta bahwa perbedaan dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri berfungsi untuk mengapresiasi mata uang dalam negeri, yang dapat berfungsi untuk menurunkan harga efektif barang-barang asing yang dilihat oleh konsumen dalam negeri, dan dengan demikian sebagian mengimbangi efek distorsi tarif pada harga relatif.

Pertimbangan ini mendasari perilaku variabel makro di bawah kebijakan optimal, yang dilacak sebagai garis padat pada gambar. Otoritas moneter AS mengekang inflasi, yang dalam kasus kami juga berfungsi untuk memoderasi kenaikan output domestik. Penurunan permintaan dan apresiasi dolar sedikit mengurangi surplus perdagangan. Di luar negeri, otoritas moneter mendukung aktivitas dengan mengorbankan inflasi, yang berkontribusi untuk mengoreksi sebagian harga relatif internasional barang yang terdistorsi oleh tarif.

As we show in our paper, the conclusions so far remain valid also when the degree of exchange rate pass through is low across all borders, i.e. prices are sticky in the currency of the export destination country. A low pass through reduces the effect of currency depreciation on relative prices, and monetary policy cannot rely on currency depreciation to redirect global demand towards own traded goods. Yet, in response to a unilateral tariff, the optimal stance is still contractionary at home and expansionary abroad.

The case for monetary expansions: Trade wars

Where our paper is more innovative is in showing that the optimal policy is generally expansionary in the case of a symmetric tariff war – say, if the foreign country retaliates with equivalent tariffs on imports of US goods. In this case, the US experiences not only higher inflation but also a drop in output, driven by the fall in global demand induced by the hike in trade costs. Trade wars present policymakers with a choice between moderating headline inflation with a monetary contraction, or instead moderating its negative impact on output and employment with a monetary expansion.

The trade-off confronting central banks is illustrated by the dashed lines in Figure 2, drawn for a symmetric war, under the assumptions that the pass through of the exchange rate on border prices is very high. The contractionary effects of the tariff war include a deep drop in gross exports worldwide. Inflation spikes, while output falls. Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_2

Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_2

A trade-off between inflation and unemployment is obviously not unfamiliar to policymakers. If it were generated by a standard supply shock – say, a fall in productivity – standard macro models would suggest optimal policy would choose monetary contraction to stabilise inflation. However, as stressed in our analysis, tariffs are quite different from a standard productivity shock, in that they combine elements of supply shocks with demand shocks, and the optimal policy consequently tends to be quite different. One way to see this is that while a tariff war raises the average price of all consumption goods, including imports, the contraction in global demand tends to reduce the prices set by domestic firms. In other words, tariffs raise CPI inflation but tend to depress PPI inflation. In a retaliatory trade war, it is optimal to expand and stabilise PPI inflation despite the hike in CPI inflation hitting consumers. This is shown by the solid lines in Figure 2, drawn for one country (the conclusion applies symmetrically of course to all countries engaging in the trade war).

While we have demonstrated above that tariff shocks are quite different from productivity shocks, it is also important not to confuse tariff shocks with cost-push markup shocks. First, a home tariff shock only affects the prices of imported goods, while markup shocks are typically envisioned as affecting domestically produced goods. Second, the revenue generated by a tariff shock accrues to the importing country, while the profits from higher markups go to firms in the exporting country. Third, tariffs are imposed directly on the buyer, thus added on top of the price set by the exporter. Our model highlights the unique nature of tariff shocks relative to these other supply disturbances; even while monetary contraction is the optimal response to adverse productivity or markup shocks in the context of our model, monetary expansion is the optimal response to a tariff shock generating inflation.

Our analysis fully accounts for the fact that production in the US uses a high share of imported intermediate inputs, i.e. higher production costs amplify the supply-side implications of the tariff relative to the demand implications. Indeed, in our quantitative exercises, we find that the optimal response to a trade war becomes contractionary at a particularly high share of imported intermediate inputs in production. But based on input–output estimates of this share (and extensive robustness analysis in which we vary the share), we believe that our benchmark conclusion (prescribing an expansionary monetary stance) can be expected to be more relevant empirically.

The ‘privilege’ of issuing the dominant currency in international trade

The US dollar has a special role as the dominant currency used in international trade of goods. It is well known that if the prices of imports in all countries are sticky in dollar units, the US (the dominant currency country) can rely to a much larger extent on monetary policy as a stabilisation tool. That is, it should be in a better position to redress the distortionary effects of the tariff shock on own output and employment, with relevant implications for the rest of the world.

Pertimbangkan terlebih dahulu perang tarif, yang digambarkan dalam Gambar 3 (sekali lagi, garis putus-putus menelusuri skenario tanpa kebijakan, garis padat menelusuri skenario kebijakan yang optimal). Pada dampaknya, perang tersebut merupakan guncangan kontraksi global. Di negara dengan mata uang dominan, respons moneter yang optimal kini relatif lebih ekspansif, karena otoritas moneter nasional dapat mengatasi kurangnya permintaan global tanpa memicu inflasi input impor di perbatasan – impor dalam dolar bergerak sangat sedikit dengan depresiasi dolar. Ekspansi di negara dengan mata uang dominan merupakan berita baik bagi negara lain: hal itu menahan jatuhnya permintaan global dan mengurangi inflasi impor di sana (depresiasi dolar berarti importir di luar negeri membayar harga yang lebih murah dalam mata uang domestik di perbatasan). Karena itu, bahkan jika kenaikan tarif simetris sempurna, negara lain berada dalam posisi yang berbeda. Daripada menyamai ekspansi di AS, negara itu menggunakan kontraksi awal yang ringan untuk menahan inflasi. Perhatikan bahwa, sementara PDB turun di kedua negara, PDB turun lebih sedikit di negara yang menerbitkan mata uang dominan. Dolar AS terdepresiasi dalam skenario ini. Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_3

Kebijakan moneter dalam menanggapi guncangan tarif_3

Seperti yang telah kita bahas di atas, jika tarif diberlakukan secara sepihak oleh negara dengan mata uang dominan, permintaan global untuk ekspor oleh negara ini tidak akan mengalami dampak tarif pembalasan. Oleh karena itu, inflasi menjadi perhatian yang lebih mendesak bagi otoritas moneter – sikap optimal adalah kontraksi. Kontraksi sekarang dapat menjadi lebih kuat, karena apresiasi dolar memiliki efek crowding-out yang lebih teredam pada barang-barang AS di pasar internasional. Kontraksi yang lebih kuat memiliki dampak global. Di luar negeri, sikap optimal menjadi ekspansif – untuk mendorong permintaan domestik terhadap penurunan ekspor ke AS – menoleransi inflasi dan memperburuk depresiasi mata uang. Dolar AS terapresiasi tajam dalam skenario ini.

Kesimpulan

Guncangan tarif dapat menghadirkan pilihan yang sangat sulit bagi para pembuat kebijakan antara mengurangi inflasi dan kesenjangan output. Beberapa faktor dari situasi saat ini menunjukkan bahwa, meskipun tarif cenderung bersifat inflasioner, mungkin lebih baik bagi kebijakan untuk lebih berfokus pada penurunan output yang tidak efisien. Faktor-faktor ini mencakup kemungkinan bahwa tarif AS dapat dibalas dalam perang tarif, fakta bahwa ancaman tarif saat ini tampaknya lebih berpusat pada barang konsumsi akhir daripada input antara dalam produksi dalam negeri, dan fakta bahwa dolar AS memiliki posisi asimetris dalam perdagangan dunia sebagai mata uang dominan.

Sumber: CEPR

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Strategi Investasi untuk Menjaga Kesepakatan Hijau Eropa Tetap pada Jalurnya

Bruegel

Tren Ekonomi

Berapa banyak investasi hijau yang dibutuhkan UE?

Tidak ada transisi hijau tanpa investasi hijau. Mendorong hal ini akan menjadi tantangan utama bagi Kesepakatan Hijau Eropa dalam lima tahun ke depan, yang akan menentukan peluang Uni Eropa untuk mencapai target iklimnya dan memperkuat daya saing serta keamanannya.

Namun, seberapa besar investasi hijau yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai target iklim UE? Untuk menilai hal ini, diperlukan informasi tingkat negara yang berkualitas baik. Namun, terlepas dari Kesepakatan Hijau Eropa dan banyaknya inisiatif yang telah dipicunya, hal ini masih belum lengkap dan tidak konsisten. Paling banter, beberapa rencana energi dan iklim nasional (NECP) negara-negara UE memberikan estimasi umum tentang jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target 2030, tanpa menyebutkan secara spesifik bagaimana estimasi tersebut dihitung, sehingga mustahil untuk menilai keandalannya, membandingkannya secara konsisten, atau memantau kemajuan menuju dekarbonisasi (ECA, 2023).

Karena tidak adanya informasi nasional resmi yang dapat diandalkan, kebutuhan investasi hijau Eropa dapat dipahami dengan baik dengan melihat estimasi ex-ante Komisi Eropa untuk UE secara keseluruhan, dalam penilaian dampak yang mendasari target iklim 2030 dan yang diusulkan 2040 (Komisi Eropa, 2020, 2024).

Menurut Komisi, antara tahun 2011 dan 2020, total investasi dalam penyediaan energi (yaitu pembangkit listrik dan jaringan listrik), permintaan energi (yaitu bangunan, industri, pertanian) dan transportasi (yaitu mobil, truk, angkutan umum) rata-rata mencapai 5,8 persen dari PDB. Pencapaian target iklim UE 2030 akan memerlukan investasi tahunan tambahan sekitar dua persen dari PDB antara tahun 2021 dan 2030, tingkat yang harus dipertahankan selama dua dekade untuk mencapai nol bersih (Tabel 1). Strategi Investasi untuk Menjaga Kesepakatan Hijau Eropa Tetap pada Jalurnya_1

Strategi Investasi untuk Menjaga Kesepakatan Hijau Eropa Tetap pada Jalurnya_1

Estimasi ini secara umum sejalan dengan temuan Pisani-Ferry dan Mahfouz (2023) untuk Prancis dan dengan estimasi global dari Badan Energi Internasional (IEA, 2023b), Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA, 2023) dan Bloomberg New Energy Finance (BNEF, 2024). Estimasi ini juga sejalan dengan estimasi kebutuhan investasi hijau tambahan pada tahun 2025-2030 dalam laporan Draghi (2024) tentang daya saing Eropa, yang didasarkan pada perhitungan Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa. Akhirnya, Bizien et al (2024) mengonfirmasi bahwa kesenjangan antara investasi iklim UE saat ini dan estimasi Komisi tentang kebutuhan masa depan berjumlah sekitar 2,5 persen dari PDB pada tahun 2022.

Kebutuhan investasi iklim Uni Eropa: penyesuaian dan peringatan

Perkiraan utama kebutuhan investasi hijau dari Komisi Eropa tidak akurat. Biaya investasi beberapa item utama dilebih-lebihkan. Kebutuhan investasi penting terkait iklim lainnya tidak disertakan. Bahkan setelah disesuaikan dengan perkiraan yang berlebihan dan yang kurang, angka-angka tersebut masih mengandung ketidakpastian yang signifikan.

Pernyataan yang berlebihan

Angka-angka utama Komisi sejauh ini menempatkan transportasi sebagai pos pengeluaran utama, tetapi 60 persen dari kebutuhan investasi ini akan muncul dari penggantian mobil yang akan terjadi (berdasarkan umur mobil rata-rata sekitar 10 tahun; ACEA, 2023). Jika ini dihilangkan, Komisi memperkirakan investasi transportasi tambahan yang konsisten dengan pencapaian nol emisi akan terbatas: 0,5 persen dari PDB per tahun dari tahun 2021 hingga 2030. Sebaliknya, sektor listrik dan bangunan diharapkan menjadi sektor utama yang membutuhkan upaya tambahan untuk mencapai target iklim. Di kedua sektor ini, kebutuhan investasi diharapkan hampir dua kali lipat sebagai bagian dari PDB selama periode yang sama.

Angka-angka utama Komisi juga mencoba memasukkan faktor perubahan perilaku. Hal ini mungkin signifikan, karena langkah-langkah perilaku lebih lanjut (misalnya percepatan perpindahan moda dan pola mobilitas berkelanjutan, konservasi energi, daur ulang) dapat mengurangi kebutuhan investasi hijau UE sekitar delapan persen (Tabel 2).

Strategi Investasi untuk Menjaga Kesepakatan Hijau Eropa Tetap pada Jalurnya_2

Pernyataan yang meremehkan

Angka Komisi Eropa hanya merujuk pada belanja modal (CAPEX) dan tidak termasuk biaya pembiayaan. Hal ini perlu disebutkan karena meskipun CAPEX merupakan pos biaya utama dalam transisi hijau, biaya pembiayaan investasi akan signifikan bagi agen yang memiliki keterbatasan uang tunai dan keuangan publik perlu turun tangan dengan instrumen pengurangan risiko untuk memfasilitasi investasi swasta.

Angka-angka Komisi juga hanya melihat sisi penerapan dekarbonisasi, dan tidak mencakup sisi manufakturnya. Artinya, angka-angka ini tidak memperhitungkan biaya manufaktur teknologi bersih yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan industri UE, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Industri Net-Zero (NZIA, Peraturan (UE) 2024/1735). Komisi memperkirakan bahwa peningkatan kemampuan manufaktur teknologi bersih di Eropa untuk memenuhi setidaknya 40 persen dari kebutuhan penerapan tahunan UE pada tahun 2030 akan memerlukan total investasi tambahan sekitar €100 miliar dalam periode 2024-2030. Ini sekitar 0,1 persen dari PDB.

Kami menganggap estimasi ini sangat konservatif, khususnya karena NZIA hanya berfokus pada pilihan teknologi dan rantai pasokan domestik yang terbatas, dan mengabaikan biaya program peningkatan keterampilan dan mengamankan akses ke bahan baku penting yang strategis. Selain itu, kebutuhan investasi hijau dalam manufaktur mungkin jauh lebih besar jika keamanan ekonomi dianggap memerlukan reshoring yang agresif.

Terakhir, estimasi Komisi hanya membahas sisi mitigasi aksi iklim dan tidak mencakup investasi adaptasi iklim. Ini merupakan kesenjangan besar, karena kebutuhan UE untuk adaptasi iklim sudah dan akan sangat besar, bahkan jika mitigasi berjalan sesuai jadwal. Estimasi investasi adaptasi melibatkan ketidakpastian yang cukup besar. Bagi UE, saat ini estimasi berkisar antara €35 miliar dan €500 miliar per tahun, rentang yang sangat besar yang mencerminkan asumsi dasar dan pendekatan metodologis yang berbeda (EIB, 2021a). Sangat mendesak untuk mempersempit rentang estimasi yang masuk akal dan mengembangkan penilaian yang lebih baik tentang distribusi investasi tersebut dari waktu ke waktu dan di seluruh negara.

Ketidakpastian tambahan

Perkiraan di atas didukung oleh sejumlah asumsi, termasuk pada lintasan harga karbon, waktu upaya dekarbonisasi, peran inovasi dalam memangkas biaya teknologi bersih, dan substitusi sistem. Ini tentu saja bisa berubah. Harus jelas juga bahwa perkiraan tersebut hanya untuk investasi dekarbonisasi, dan tidak termasuk bagian lingkungan dan ekonomi sirkular lainnya dari Kesepakatan Hijau Eropa. Mereka juga tidak termasuk investasi yang diperlukan untuk memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, seperti pelatihan ulang/peningkatan keterampilan pekerja dari industri cokelat ke hijau dan langkah-langkah untuk mengatasi implikasi sosial dari kebijakan iklim. Poin terakhir ini sangat relevan, karena akan ada kebutuhan besar dari tahun 2025-2030 untuk menangani implikasi distribusi yang kompleks dari dekarbonisasi bangunan dan transportasi, yang sejauh ini pengurangan emisinya relatif kecil. Menghindari reaksi politik dapat melibatkan pemberian insentif keuangan kepada rumah tangga sebagai imbalan untuk mengadopsi teknologi hijau yang lebih mahal.

Singkatnya: karena perubahan perilaku bisa jadi lebih signifikan daripada yang diasumsikan, estimasi investasi utama Komisi Eropa bisa jadi melebih-lebihkan kebutuhan investasi terkait mitigasi secara keseluruhan dan swasta (bagian 2.1). Namun, total kebutuhan transisi terkait iklim juga harus mencakup investasi adaptasi, biaya pelatihan ulang, dan perbedaan biaya antara investasi dalam teknologi hijau dan investasi dalam teknologi usang yang seharusnya terjadi. Ukuran item yang dikecualikan ini sangat tidak pasti, sebagian besar karena ketidakpastian seputar kebutuhan adaptasi. Akibatnya, total kebutuhan investasi untuk transisi hijau hingga tahun 2030 kemungkinan akan melampaui estimasi Komisi dengan selisih yang lebar. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk transisi hingga tahun 2040.

Investasi publik diperlukan untuk mencapai tujuan iklim Uni Eropa 2030

If achieving the EU climate goals requires a substantial increase in investment, who is going to pay? The European Commission does not provide specific figures for this, mentioning only that the private sector is expected to be the main source of investment in the electricity system and industry, while public funding is expected to play a substantial role in the buildings and transport sectors, and in supporting innovative clean-tech uptake in the energy system and the industrial sector.

EIB (2021b) and Darvas and Wolff (2022) estimated the public share of green investment to be about 25 percent. However, these exercises are characterised by high uncertainty. For instance, by providing estimates for each category of investment, Pisani-Ferry and Mahfouz (2023) estimated this share to be higher for France: 50 percent in an optimal scenario for the country, also because of France’s larger public sector and greater share of public buildings than other countries. This higher figure is in line with a granular analysis by Baccianti (2022) for the EU, the central scenario of which also points to a roughly 50 percent public share of green investment.

Based on these different exercises, we can assume the public share of additional green investments from 2025-2030 to range between 25 percent and 50 percent. Given that the annual additional investments to reach the EU 2030 climate target are estimated at two percent of GDP, the additional public effort to reach the EU 2030 climate target would thus range between 0.5 percent and one percent of GDP over 2025-2030.

Given limited public finances, it will be crucial to make all the necessary efforts to stay at the lower end of this range. In other words, the available resources should be focused on those areas where private finance alone cannot deliver (ie where clear market failures exist). This includes:

RD support and support for early adoption of innovative clean technologies. This is what allows the creation of economies of scale, leading to steep cost reductions, which in turn progressively reduce the need for public support as the ‘green premium’ thins out. This has happened with wind and solar energy. IRENA estimated that between 2010 and 2022, the average cost of generating electricity from solar PV fell by 89 percent – currently almost one-third cheaper than the cheapest fossil fuel globally – while the cost of generating electricity with onshore wind fell by 69 percent. This is why countries including Germany have been able to rethink their investment support for renewables, and why the share of public investment to meet EU climate targets in the power sector is estimated in the relatively low range of 15 percent to 20 percent (Baccianti, 2022).

Financing electricity and transport infrastructure, as well as renovation of public buildings. For example, public funding will need to pay for a significant share of investment in railway networks, public transport and district heating (Baccianti, 2022; OBR, 2021).

Provision of financial de-risking tools to lower the cost of capital for private investors in green projects. Many clean technologies are characterised by high CAPEX and low operating costs (OPEX). This is true for wind and solar generation, electric vehicles and buildings retrofitting. The cost of capital thus plays a key role in the green transition, providing a critical benchmark to assess the risk and return preferences of investors, and acting as a lever for financial flows to influence prices and choices in the real energy economy (IEA, 2021). Lowering the cost of capital to foster private investment can be done through instruments such as preferential loans and guarantees to both firms and households. For instance, zero-interest loans in France, granted under the éco-Prêt à Taux Zéro (éco-PTZ) programme boosted energy-renovation rates across the country thanks to high take-up among the middle class (Eryzhenskiy et al, 2022).

Provision of direct financial support and compensation to the most vulnerable to ensure a socially fair transition. For most vulnerable households, direct public support is needed to compensate for the higher energy costs linked to climate policy, and to ensure take-up of green alternatives. For example, the phase-in of an EU carbon price on household and road transport emissions will likely be regressive, disproportionally affecting vulnerable households that rely on fossil fuels for domestic heating and lack the resources needed to change their vehicles. Directing support to the most vulnerable would help reduce both emissions and energy poverty. For instance, prioritising grants for the worst-performing buildings, often occupied by vulnerable consumers, will yield climate benefits and benefits in terms of improved air quality, health, productivity, energy security and lower future government outlays to alleviate energy poverty (Vailles et al, 2023; Keliauskaite et al, 2024).

The upshot is that the EU has embarked on a transformational transition without mapping out in detail how much investment this transition will require, and without equipping itself with the capacity to monitor, either at EU-level or national level, the actual efforts and the remaining investment gap. Knowing the rough direction of travel is like crossing the Atlantic without a compass, and is not enough.

A perfect storm for 2025-2030

Even if governments can ensure the substitutability of public finance with private finance, achieving the EU’s 2030 climate goal will still require public investment during 2025-2030 of at least 0.5 percent of GDP. Delivering this will be tough for five main reasons.

The main source of EU grants for the green transition is running out

Since the launch of the European Green Deal in 2019, the EU has played an increasingly direct role in fostering green investment, including through carbon pricing and regulations, and also by offering financial incentives. Balancing prohibitions and incentives is crucial to ensure the political viability of the green transition and to avoid a dangerous ‘blame game’ with national capitals (Pisani-Ferry et al, 2023). Two major steps have been taken on the financing of the green transition. First, its was decided to set a 30 percent minimum green spending threshold in the EU budget (the multiannual financial framework, MFF), amounting to about €1 trillion for 2021-2027. Second, a 37 percent minimum green spending threshold was established for the main part of the NextGenerationEU post-pandemic instrument, the Recovery and Resilience Facility (RRF), which was endowed with financial firepower of €723 billion for 2021-2026, including €338 billion in grants.

The RRF is currently the largest source of EU grants for the green transition, especially for buildings and transport decarbonisation (Lenaerts and Tagliapietra, 2021). On top of the MFF, green grants from the RRF and other instruments – the Innovation Fund, the Modernisation Fund and the Just Transition Fund – amount to about €50 billion per year.

But the RRF ends in 2026. This will leave a major gap in EU funding for the green transition, which will decrease to slightly less than €20 billion per year. In other words, a gap of about €180 billion for the 2024 to 2030 period will open up (Pisani-Ferry et al, 2023). This is highly problematic. It will happen just as EU countries are required to deepen their decarbonisation efforts substantially, starting with difficult sectors such as buildings and transport. The risk of political pushback from national capitals will likely be serious as a result.

The reformed EU fiscal framework is not conducive to green investment

A reform of the EU’s fiscal framework – which implements the EU Treaty requirement for countries to keep their budget deficits within 3 percent of GDP, and their public debt within 60 percent of GDP – took effect in April 2024. The framework as updated imposes restrictions that could make the financing of new green investment at national level very difficult for countries with debts and deficits considered excessive. Furthermore, the reformed fiscal framework does not include a ‘green golden rule’, which would exclude any increase in net green public investment from the fiscal indicators used to measure compliance with the fiscal rules. Nor does it provide exemptions even for EU-endorsed national green investments (see Box 1). These constraints make public investment for decarbonisation harder to realise.

False narratives on climate policies are increasingly promoted

Even before the 2024 US presidential election, swings to populist nationalist parties in large countries including Germany and France suggested unease among voters about climate policy. These parties indeed often preach the false belief that decarbonisation is detrimental to competitiveness and security, when it is exactly the opposite. Green investment is fundamental for the EU to meet its pressing competitiveness and security objectives, even if complex trade-offs exist between these different societal objectives.

Being poorly endowed with domestic resources, Europe is highly dependent on fossil-fuel imports, as dramatically illustrated by the 2022-2023 energy crisis. This exposes the EU to global oil and gas market volatility, undermining competitiveness and threatening security. For Europe, the only structural solution is the green transition. The EU is endowed with abundant domestic renewable energy resources, which can be exploited in a cost-effective manner, as generating electricity with wind and solar energy is now cheaper than doing so with coal and gas (Ember, 2024).

It is important to note that these estimates exclude subsidies, tax credits and system integration costs (eg grid connection and flexibility solutions to cope with intermittent renewable energy sources). It should also be mentioned that deploying renewables rapidly will not only lower wholesale power prices, but also cut bills for households, even accounting for additional costs such as grid expansion (Ember, 2024). This is the result of the global roll-out of clean technologies and continuing cost reductions in this sector (Claeys et al, 2024). According to the IEA (2023a), EU electricity consumers saved €100 billion during the peak of the energy crisis in 2021-2023 thanks to additional electricity generation from newly installed solar PV and wind capacity.

While decarbonisation was a priority in its own right until 2022, it is now the only available way to structurally secure energy supplies and to lower energy costs for the European economy. However, it will take time to get there. Most modelling exercises, including the European Commission’s, expect renewables to really cut electricity prices only in the early 2030s (Gasparella et al, 2023). For this to happen, massive investments will be required for renewable generation build-up, electricity grid expansion and provisions of flexibility solutions, such as electricity storage.

The trade-offs between decarbonisation, competitiveness and security are increasingly difficult

Decarbonisation raises three main issues: the fiscal cost, impact on competitiveness and implications for economic security. All three objectives of fiscal sustainability, competitiveness and economic security are worth pursuing, but cannot be achieved simultaneously, at least over a five-to-15 year period. Policy must therefore confront trade-offs. For example, relying on Chinese green equipment may help contain the fiscal cost of the transition and be good for competitiveness, but at the cost of undermining economic security. Conversely, European sourcing may head off economic security risks, but is likely to increase the fiscal cost of the transition.

Moreover, the nature or the acuteness of the trade-offs depend on the instruments chosen to reach net zero. Carbon pricing (through taxation or the auctioning of emission permits) alleviates the budget constraint but raises issues of social acceptability. Regulation does not raise fiscal concerns, but by shifting the decarbonisation cost onto the business sector, it may negatively affect competitiveness. Subsidisation of green investment may be good for economic security and competitiveness, but entails a fiscal cost (which the US Inflation Reduction Act (IRA) suggests could be major). Trade-offs are therefore instrument-specific.

EU green investment needs, and the public share of them, depend on the industrial policy approach. A strong industrial reshoring strategy would, for instance, lead to higher costs for clean technologies and therefore to higher green-investment needs. On the contrary, a more balanced and innovation-driven industrial policy might foster clean-tech cost reductions and therefore reduce green-investment needs. As industrial competitiveness will be a major driver of the 2024-2029 EU cycle, this trade-off will have to be confronted by policymakers at both EU and national levels.

In summary, Europe is currently not on track to reach its climate targets. It is at a juncture where political resistance to decarbonisation is mounting and where budgetary means to buy off consent are becoming scarce, at both EU level (because the main source of financing is drying up) and national level (because the fiscal rules leave little room for green investment). Moreover, the EU faces increasingly acute trade-offs between fiscal sustainability, competitiveness and economic security.

The return of President Trump further exacerbates the problem

The return of President Trump is set to exacerbate competitiveness and economic security challenges. His expected dismantling of US climate and environmental policies will fuel the narrative of populist nationalist parties in Europe, while his agenda is set to worsen Europe’s decarbonisation, competitiveness and security conundrum. As more public spending is likely to be needed in the defence sector, less public resources might be available for the green transition.

Confronting this challenge, it must be clear that Europe’s own economic interest is to push ahead with the green transition, for at least three reasons. First, global decarbonisation is vital for the EU in seeking to limit increasingly expensive climate damage in the future. Second, it will help the EU enhance its economic competitiveness and economic security. Third, it represents a clean-tech export opportunity for Europe. The EU must stick with its plan even as difficult trade-offs get tougher, and try to turn this situation into an opportunity to attract those clean investments that might now not materialise in the US, at least over the next four years.

It is important to stress that Trump’s fossil-fuel agenda is in the selfish interest of the US but it has no content for the EU, which is not endowed with fossil-fuel resources. Trump will aim to make the US not just ‘energy independent’, but ‘energy dominant’. He has pledged to halve natural gas and electricity prices within a year, largely through increased natural gas production. If this happens, it would widen the EU-US energy price gap, further undermining EU industrial competitiveness. As previously illustrated, the only way for Europe to provide a structural solution to this problem is to accelerate green investments. Trump’s return should thus be taken as a substantial boost to the implementation of the EU’s clean investment agenda.

Six proposals to make the necessary climate investments happen

To reach the EU’s 2030 climate target, the European Commission should put forward a new transformation programme, with both a private and a public strand. For the private strand, policy should aim at ensuring the credibility of the climate-policy strategy, and at creating the framework conditions for a full mobilisation of savings. For the public strand, the aim should to maximise the firepower of limited fiscal resources.

The business strand: ensure credibility and the full mobilisation of savings

Proposal 1: Ensure the credibility of the EU climate-policy framework and overall policy consistency

Credible carbon pricing signals and credible climate and environmental regulations drive expectations and underpin the green investment decisions of households and firms. Effective implementation of this toolkit can reduce the overall fiscal cost of the green transition.

The European Green Deal must thus be implemented fully, avoiding the temptation to water down its provisions because of competitiveness concerns. Reopening and weakening laws agreed after years of negotiations would do nothing to support the competitiveness of European industry and would only risk postponing the green investment decisions of families and businesses by undermining confidence in the reliability of Europe’s green trajectory.

An element that should not be neglected is taxation. Current European taxation systems still provide generous fossil-fuel subsidies and it is urgent to rethink them. After previous failed attempts, the now more than two-decades old EU Energy Taxation Directive (Council Directive 2003/96/EC) must be revised to align European taxation systems with EU climate policy, and to incentivise clean-tech uptake.

Proposal 2: Unleash green private investments through a capital markets union that works, an effective sustainable finance framework and a stronger European Investment Bank

As the private sector will have to account for most green investment, the capability to adequately leverage private investments will ultimately make or break the European Green Deal. The EU can take two important actions on this: i) deliver an effective capital markets union (CMU); ii) deliver an effective sustainable finance framework and iii) increase the firepower of the European Investment Bank (EIB).

A CMU that works

The cost of accessing finance is an important factor in determining whether households and firms can undertake capital-intensive green investments. The EU financial system is highly bank-dominated and fragmented along national lines, making it ill-suited for enabling the massive investments needed for the green transition through the provision of private capital. As a consequence, as noted by Letta (2024), the EU’s share of global capital-market activities – including equity issuance, total market capitalisation and corporate bond issuance – does not align proportionately with its GDP. Economic analysis suggests that this situation makes the EU more prone to crises and more likely to grow at a slower rate (Sapir et al, 2018).

Twin projects have been undertaken to move from fragmented national financial systems to a single European financial system that can finance projects at a European scale: the banking union (since 2012) and the capital markets union (since 2014). Although integrating and deepening capital markets has been a long-standing EU goal, actual progress on the CMU has been very limited. Giving substance to this project is now urgent to spur the private investments needed for the green transition. As suggested by Merler and Véron (2024), the European Commission should advance the CMU primarily by focusing on the integration of capital-markets supervision at EU level, as that is the area with the most immediate potential for progress.

Reform should also streamline the jumble of market infrastructures, asset management and auditing frameworks that currently prevent the efficient pan-European allocation of European savings to European projects, including those needed for the green transition. After years of procrastination, it is time to move and create a direct connection between the funding of the green transition and the development of the CMU.

Deliver an effective sustainable finance framework

The EU has been a first mover in sustainable finance. However, as pointed out by Merler (2024), the EU’s legal framework on sustainable finance suffers from three flaws:

Its centrepiece – the Taxonomy Regulation (Regulation (EU) 2020/852), which defines what counts as sustainable – is hampered by conceptual and usability shortcomings and as a result has not gained traction as the reference framework among corporates and investors for issuance or investment.

The second pillar – the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (Regulation (EU) 2019/2088) – suffers from a structural weakness: its key concept of ‘sustainable investment’ is not clearly defined.

Lastly, the EU lacks a coherent framework for transition finance, which is currently not properly defined in EU legislation.

These flaws risk limiting the effectiveness of EU regulation in leveraging financial markets to meet climate goals. As suggested by Merler and Véron (2024), the EU should take three actions to address this problem: i) better define ‘sustainable investment’ in the disclosure regulation, and ‘transition finance’ in the EU legal framework; ii) develop a standard for sustainability-linked bonds and other types of transition-finance instruments; iii) review how environmental, social and governance (ESG) ratings are regulated to make them more impactful.

Increase the firepower of the EIB

The EIB has played an important role in fostering clean investments under the auspices of the so-called Juncker Plan (now renamed InvestEU), a 2015 EU initiative to boost investment. EIB guarantees should amount to €33.7 billion to support about €370 billion in private investments by 2027. But more can and should be done to increase the role of the EIB in fostering investment across the EU, and also to increase its risk profile.

An important but still modest step has been taken by the EIB Board of Governors, which in 2024 proposed to change the statutory limit on its gearing ratio (ie how much it can lend in relation to its own resources), raising it from 250 percent to 290 percent. With a total balance sheet close to €600 billion, the EIB has played an increasingly significant role in the financing of the green transition, in accordance with its 2019 decision to become ‘the EU’s climate bank’, and to devote more than 50 percent of its investments to projects supporting climate action and environmental sustainability.

The EIB Board of Governors in June 2024 confirmed the financing of the green transition as the bank’s first priority, envisaging an increase in its lending to interconnectors and grids, energy efficiency, energy storage and renewables, and clean-tech manufacturing projects (EIB, 2024a). Financing activity of up to €95 billion is foreseen for 2024-2027, with well above half of investments going to the green transition. This compares to financing activity of €84 billion in 2023, of which more than half is already focused on the green transition (EIB, 2024b).

This is a good step but a modest one, given the scale of investment the EU needs in the coming years. The EIB should be more ambitious on the level of its financial activity. The EU should continue to provide the EIB with sufficient mandates and guarantees from the MFF, as these are essential to maintain the EIB’s current funding levels and to deploy more high-risk impact finance – similarly to national promotional banks (eg Germany’s KfW, France’s Groupe Caisse des Dépôts, Italy’s Cassa Depositi e Prestiti and Spain’s Instituto de Credito Oficial), which are underwritten by national guarantees.

An additional step to form up the EIB’s role in fostering private green investment was proposed by Letta (2024): the launch of a European Green Guarantee (EGG). This would entail the European Commission and EIB developing jointly an EU-wide scheme of guarantees to support bank lending to green investment projects and companies, with the EIB evaluating specific proposals from commercial banks and/or national financial institutions, and awarding the guarantee that would enable them to provide the necessary funding to companies. Based on a resource multiplier of 12 (like the original Juncker Plan), €25 billion to €30 billion in guarantees would trigger €300 billion to €350 billion in green investment. Under this scheme, European banks would be able to play a greater role in funding green companies, as the EGG would neutralise the so-called ‘green transition risk’, which prices the inherent risk of lending to green companies. The EGG would thus allow the EIB to reinforce significantly its catalytic role in private green investment.

The public strand: maximising the firepower of limited fiscal resources

Proposal 3: Turn NECPs into national green-investment strategies and attach conditions to the disbursement of EU funds

The national energy and climate plans (NECPs) of EU countries remain bureaucratic exercises without substantial impact on the formulation and implementation of national energy policies (Pisani-Ferry et al, 2023). NECPs must be turned into real national green-investment strategies, providing a point of reference for investors, stakeholders and citizens in making investment decisions. Governments should be obliged to set out in their NECPs a detailed, bottom-up analysis of their green investment needs, and an implementation roadmap with clear milestones or key performance indicators (KPIs).

The disbursement of EU green funds should be made conditional on the efficient achievement of these KPIs. This would be in line with the approach of linking the future EU budget with national reforms and investments, put forward by Ursula von der Leyen ahead of the European elections. As part of this, EU funds should be better focused on European green public goods with a high level of additionality (eg electricity interconnections) and measures that tackle the distributional impacts of climate policy.

Much more coordinated development of renewable energy and electricity-grid investment across Europe would yield substantial ‘techno-economic’ benefits, based on the design and operation of several European national electricity systems jointly, rather than individually. These benefits will increase massively with the development of renewables because of the harnessing of regional advantages, reducing the need for expensive back-up capacity and enhancing resilience to shocks (Zachmann et al, 2024).

Proposal 4: Revise the EU fiscal framework to introduce a ‘fiscally responsible public investment rule’

The reform of the EU fiscal framework has not left adequate room for green public investment. The framework should be revised by exempting well-specified public investment in decarbonisation, approved by the Council of the EU, from the application of minimum adjustments required under the EDP and the associated safeguards.

The problem with public investment in decarbonisation is that many of these investments are unprofitable at the current carbon price, taking into account the prevailing discount rate (for households) or the cost of capital (for businesses and local governments). Belle-Larant et al (2024) estimated that in France, only one-third of green investments in the transport and building sectors are profitable at the current carbon-price level. This implies that they won’t happen without public support.

Governments should thus play an important role here. But the new EU fiscal rules prevent countries that are subject to the EDP from sustaining clean investments. The framework should be amended so that economically-sound public investment that is expected to result in measurable reductions in emissions can happen. As a rule, this exemption should be conditional on: (a) the allocation of the future savings from reductions in fossil-fuel consumption to the reduction of public deficits and (b) adequate monitoring of implementation.

Proposal 5: Put the EU budget at the service of the green transformation

Increasing the minimum green spending threshold in the EU Multiannual Financial Framework (MFF) from 20 percent in 2014-2020 to 30 percent in 2021-2027 was an important step, consistent with the EU’s tougher climate goals. However, no interim assessment has been performed on compliance with the threshold and effectiveness of the spending. This should be done, taking into account that the European Court of Auditors found that the reported green spending in the MFF from 2014-2020 was not always relevant to climate action and that climate investment reporting was overstated (ECA, 2022).

In the context of the approaching phase-out of the Recovery and Resilience Facility, maintaining the current green spending threshold in the 2028-2034 MFF should be seen as a bare minimum for the EU. New strategic priorities, including security and defence, should be met in parallel – and not at the expense – of the green transition. The EU budget should also be more focused on European green public goods and measures aimed at leveraging national actions to tackle the distributional impacts of climate policy. As we have noted, the disbursement of the EU green budget should be made conditional on the achievement of KPIs.

Commission President von der Leyen is right to propose the creation of a new European Competitiveness Fund to invest in clean-tech manufacturing, AI, space and biotech technologies (von der Leyen, 2024). EU countries should not kill this proposal, as was done with the European Sovereignty Fund, and should instead consider different funding options, including new EU joint borrowing as suggested by Draghi (2024). The European Competitiveness Fund should accompany the implementation of a truly European industrial policy, and could become the main EU industrial policy investment vehicle in the context of which other tools, such as the EU Innovation Fund, could be framed while maintaining their operational autonomy. That is, the European Competitiveness Fund should be a one-stop-shop able to ensure the availability and accessibility of EU funds for clean-tech manufacturing.

Availability and accessibility are essential to maximise the impact of public money. Without such a vehicle at EU level, public incentives to spur private investment in clean tech and other technologies would predominantly come from national state aid, which would create risks of single-market fragmentation. The new Competitiveness Fund should:

Focus on supporting the development and scaling-up of pan-European public-private eco-systems, for instance topping-up national support for Important Projects of Common European Interest (IPCEIs);

Support the whole innovation cycle in an integrated manner, from disruptive innovation to deployment at scale;

Prioritise areas in which market, network and transition failures are most likely and government selection failures least likely, ensuring additionality and leveraging of other (member state) public and private funding (Tagliapietra et al, 2023).

Proposal 6: Maximise the use of ETS revenues

As the EU carbon price has increased significantly in recent years, so too have the revenues accruing to governments from auctioning off emission permits – rising from around €5 billion in 2017 to €38.8 billion in 2022. Of the total auction revenues generated in 2022, €30 billion went directly to EU countries, while the rest went into the EU Innovation Fund (€3.2 billion) and the Modernisation Fund (€3.4 billion) (EEA, 2023). However, while between 2013 and 2022 national governments only spent around three quarters of the total revenues they received on climate-related activities, the ETS rules now oblige them to spend all their revenues for green purposes.

In May 2023, EU countries agreed to introduce a second emissions trading scheme (ETS2). This will put a price on emissions from direct fuel combustion, including gas and oil boilers in private homes, and fuel combustion in road transport. Taking effect in 2027, ETS2 will require upstream fossil-fuel suppliers to surrender carbon certificates equivalent to the emissions generated by consumers of their fuels. The auctioning of ETS2 allowances will also generate substantial revenues of about €50 billion annually at a carbon price of €45/tonne (in 2020 prices) – the level of the cap that will be in place during the first three years of operation of ETS2. A maximum of €65 billion from the 2026-2032 revenues will be allocated to the Social Climate Fund (SCF), which is intended to support vulnerable households, micro-enterprises and transport users who face higher costs.

To access the SCF, EU countries must develop by June 2025 social climate plans that outline how they will use these funds to support vulnerable communities. In addition, countries must contribute at least another 25 percent of the costs of their social climate plans, increasing SCF resources to at least €87 billion (Cludius et al, 2023). The remaining ETS2 revenues will be managed by national governments; EU rules require these revenues to be used to deploy low-emission solutions in transport and heating, or to mitigate social impacts.

Cautiously assuming an ETS carbon price of €75 in 2030, and an ETS2 carbon price of €45, total revenues would amount to €65 billion in that year, of which €50 billion would accrue to EU countries. If carbon prices rise by 2030 to €130 and €100 on the ETS and ETS2 markets respectively, total revenues would be €134 billion in that year, of which around €100 billion would accrue to member countries. Being in the order of €50 billion to €100 billion in 2030, ETS revenues accruing to member states would thus be significant, and should be used to maximum benefit for the transition. The EU should closely monitor member state policies to ensure the money is well spent.

Conclusion

Untuk mencapai target iklimnya, UE akan memerlukan investasi tahunan tambahan sekitar dua persen dari PDB antara tahun 2025 dan 2030, yang sebanding dengan pengeluaran RD UE pada tahun 2022 – yang diperkirakan sebesar 2,2 persen dari PDB (Eurostat, 2024). Kebutuhan investasi ini signifikan, tetapi dapat dikelola.

Menemukan jumlah tersebut juga mendesak dan perlu. Dengan Kesepakatan Hijau Eropa, UE telah memposisikan dirinya sebagai pelopor global dalam kebijakan iklim. Mengingat ekonomi politik aksi iklim global dan kemungkinan penarikan AS dari Perjanjian Paris, keberhasilan Kesepakatan Hijau Eropa sangat penting agar dekarbonisasi global memiliki peluang. Ini lebih penting dari sebelumnya, karena dampak perubahan iklim di seluruh dunia menjadi semakin nyata dan mahal.

Dari perspektif global ini, perlu diingat bahwa biaya aksi iklim jauh lebih rendah daripada biaya tidak bertindak, terutama bagi Eropa yang merupakan benua dengan pemanasan tercepat. Banjir ekstrem di Slovenia pada tahun 2023, misalnya, menyebabkan kerusakan yang diperkirakan mencapai sekitar 16 persen dari PDB nasional (IMF, 2024). Peristiwa semacam itu menyebabkan dampak langsung yang parah pada permukiman, infrastruktur, pertanian, dan kesehatan manusia. Peristiwa tersebut juga menyebabkan dampak ekonomi yang lebih luas di wilayah yang terkena dampak dan tantangan fiskal yang besar di tingkat nasional.

Seperti yang telah kami tunjukkan, porsi publik dari investasi tambahan yang dibutuhkan UE untuk memenuhi target iklim 2030 harus berkisar antara 0,5 persen dan satu persen dari PDB pada tahun 2025-2030. Kendala fiskal tidak boleh menghalangi mobilisasi sumber daya ini. Utang publik untuk investasi semacam itu harus dilihat sebagai 'utang baik', yang sepenuhnya dibenarkan oleh kebutuhan pembiayaan satu kali dari transisi yang luar biasa dan sementara yang akan sangat menguntungkan generasi mendatang. Perlu juga ditekankan bahwa belanja publik untuk mitigasi iklim saat ini akan mengurangi potensi kebutuhan yang jauh lebih tinggi untuk belanja publik untuk adaptasi iklim di masa mendatang. Kerangka kerja investasi hijau yang bertanggung jawab seperti yang kami sarankan akan membantu meyakinkan pasar bahwa utang hijau ini dapat dan harus dibiayai.

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Dari Soft Landing yang Langka hingga Bull Market yang Umum

Owen Li

Hanya ada empat soft landing dalam sejarah — pada tahun 1968, 1985, 1995, dan sekarang, pada tahun 2024. Karena soft landing sangat jarang terjadi, pelaku pasar tidak memiliki banyak data untuk membuat prediksi yang berani tentang masa depan. Namun, secara historis, pertumbuhan ekonomi telah meningkat pada tahun-tahun setelah soft landing. Dan pola itu kemungkinan akan terulang pada tahun 2025.

Pasar Bullish Terus Berlanjut

Hasil soft landing telah mendorong saham ke titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2024. Sementara itu, spread kredit secara historis ketat dan sebagian besar ukuran volatilitas pasar tenang. Keuntungan perusahaan yang solid diperkirakan akan meningkat sepanjang tahun 2025, terutama di AS. Dan tujuan kebijakan pemerintahan Trump — termasuk deregulasi, biaya energi yang lebih rendah, dan pemotongan pajak — dapat meningkatkan ekonomi AS yang sudah tumbuh.

Prakiraan GDPNow dari Federal Reserve Bank of Atlanta menunjukkan bahwa ekonomi akan tumbuh pada tingkat tahunan 2,6% pada kuartal keempat tahun 2024. Sebagian besar perkiraan memperkirakan bahwa PDB AS akan tumbuh sebesar 2% hingga 2,5% pada tahun 2025, jauh dari wilayah resesi.

Pasar tenaga kerja tetap tangguh. AS telah menambah lebih dari 2,1 juta lapangan kerja dalam 12 bulan terakhir. Tingkat pengangguran berada pada level terendah sepanjang sejarah, yaitu 4,1%. Upah tumbuh lebih cepat daripada inflasi. Dan perusahaan enggan memberhentikan pekerja, yang merupakan indikator utama positif bagi perekonomian.

Konsumen yang bekerja penuh waktu cenderung akan terus berbelanja. 20% penerima pendapatan teratas bertanggung jawab atas 40% konsumsi, dan mereka dalam kondisi yang sangat baik.

Konsumsi seseorang adalah keuntungan bagi orang lain. Perusahaan-perusahaan SP 500® diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan mereka sebesar 9,4% pada tahun 2024. Hebatnya, para analis memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih baik lagi sebesar 15% pada tahun 2025. Jika perusahaan-perusahaan SP 500 menghasilkan pendapatan, margin keuntungan yang sudah tinggi akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Pada saat yang sama, inflasi terus merangkak kembali mendekati target Federal Reserve (Fed) sebesar 2%. Ukuran inflasi yang disukai Fed, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), telah turun sebesar 0,4% selama 12 bulan terakhir, dari 3,2% menjadi 2,8%.

Pasar Bull Tidak Akan Pernah Hilang

Ada pepatah pasar lama yang menyatakan bahwa ekspansi ekonomi tidak akan berakhir karena usia tua. Implikasinya adalah bahwa diperlukan katalis untuk mengakhiri masa-masa indah.

Namun, valuasi yang tinggi jarang menjadi prediktor yang baik untuk kinerja pasar saham jangka pendek. Investasi yang mahal dapat, dan sering kali, menjadi lebih mahal dalam jangka pendek. Kegagalan untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi laba yang sangat tinggi tahun depan dapat mengganggu reli pasar. Inflasi yang meningkat juga dapat menggagalkan ekspansi ekonomi, tetapi inflasi yang meningkat lebih mungkin menjadi masalah tahun 2026 daripada masalah tahun 2025. Pada akhirnya, arah suku bunga riil mungkin menjadi penentu akhir apakah ekspansi ini akan berhasil atau gagal.

Tetap saja, ketika berada di jurang tahun 2025, sulit untuk membayangkan risiko yang terlihat ini sebagai dorongan bagi kontraksi ekonomi dan berakhirnya reli pasar tahun depan.

Berhasil Mendarat, Memperhatikan Pertumbuhan

Apa yang dapat menahan perekonomian untuk mencapai soft landing pada tahun 2024? Dari Maret 2022 hingga Juli 2023, The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 11 kali, laju paling agresif dalam 40 tahun. Para pembuat kebijakan The Fed meningkatkan kisaran target suku bunga dana federal dari 0% ke puncak 5,25% hingga 5,50%. Kenaikan suku bunga ini membantu mendinginkan inflasi dari puncak 9,1% pada Juni 2022 menjadi 2,6% pada Oktober 2024.

Meskipun suku bunga naik, ekonomi terhindar dari resesi dan pasar tenaga kerja bertahan. Melawan segala rintangan, Fed memperlambat ekonomi cukup untuk menurunkan inflasi, tetapi tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan resesi.

Pertumbuhan ekonomi melambat dari tingkat tahunan 4,9% pada kuartal ketiga tahun 2023 menjadi tingkat tahunan 2,8% pada kuartal ketiga tahun 2024. Tingkat pengangguran naik dari 3,4% pada bulan April 2023 menjadi 4,3% pada bulan Juli 2024, yang menandakan melemahnya pasar tenaga kerja. Dan, dengan kisaran target untuk suku bunga dana federal yang jauh di atas ukuran inflasi saat ini, Fed memulai siklus pemotongan suku bunga pada bulan September, memangkas suku bunga sebesar 0,75% pada dua pertemuan terakhirnya. Dengan suku bunga sebesar 4,50% hingga 4,75% pada bulan November, sebagian besar pengamat Fed memperkirakan bank sentral akan memangkas suku bunga sebesar 0,75% hingga 1,00% lagi pada tahun 2025.

Jadi, apa yang terjadi selanjutnya?

Sejarah tidak berulang, tetapi sering kali berulang. Siklus pengetatan The Fed sebelum soft landing terakhir pada tahun 1995 juga agresif.

Dari Februari 1994 hingga Februari 1995, The Fed menaikkan suku bunga tujuh kali selama 13 bulan. Inflasi bukanlah penyebabnya saat itu; melainkan pasar tenaga kerja yang terlalu panas. The Fed menggandakan kisaran target suku bunga dana federal dari 3% menjadi 6% tanpa menyebabkan resesi. Karena khawatir kondisi kebijakan moneter menjadi terlalu ketat, The Fed melakukan serangkaian penyesuaian pertengahan siklus, memangkas suku bunga tiga kali sebesar 0,75% dari Juli 1995 hingga Januari 1996. Setelah soft landing tahun 1995, PDB AS meningkat dari 2,7% pada tahun 1995 menjadi 3,8% pada tahun 1996.

Penyesuaian pertengahan siklus Fed saat ini dapat menghasilkan dorongan serupa terhadap ekonomi AS pada tahun 2025.

Belajar dari Hantu Pendaratan Lunak di Masa Lalu

Ketika Fed secara agresif menaikkan suku bunga hingga Juli 2023 untuk mengalahkan inflasi, pembentukan modal anjlok.

Penawaran umum perdana (IPO) kini jauh di bawah rata-rata 20 tahun terakhir. Penggabungan akuisisi (MA), yang terhambat oleh suku bunga yang lebih tinggi dan lingkungan regulasi yang lebih ketat, berada di bawah rata-rata 10 tahun. Perusahaan ekuitas swasta memiliki aset senilai $3,2 triliun dalam portofolio mereka yang tinggal menunggu rencana keluar. Nilai transaksi ekuitas swasta telah turun 60%, jumlah transaksi telah anjlok hingga 35%, dan nilai keluar turun 66%. Belanja modal bisnis telah dibatasi oleh suku bunga yang lebih tinggi dan regulasi yang ketat, terutama di industri manufaktur.

Pemangkasan suku bunga Fed yang dikombinasikan dengan biaya energi potensial yang lebih rendah, regulasi yang lebih longgar, dan pajak yang lebih rendah dapat memicu periode pembentukan modal besar-besaran melalui IPO, MA, dan peningkatan belanja modal. Kecerdasan buatan (AI) juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perolehan produktivitas, dan menciptakan gelombang bisnis baru yang inovatif.

Pendaratan lunak tahun 1995 juga mencakup peningkatan besar dalam daya komputasi yang bersinggungan dengan adopsi global World Wide Web oleh konsumen dan bisnis. Hal ini mendorong era pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan keajaiban produktivitas Greenspan.

Faktanya, tahun-tahun setelah soft landing tahun 1995 hingga TMT Bubble meletus pada bulan Maret 2000 merupakan beberapa tahun terbaik yang pernah tercatat untuk kinerja pasar saham. SP 500 menghasilkan laba sebesar 37,2% pada tahun soft landing tahun 1995, dalam perjalanannya menuju laba tahunan di atas 20% selama lima tahun berturut-turut. Mungkinkah laba SP 500 tahun ini sebesar 28,1% pada soft landing tahun 2024 menjadi awal dari kenaikan pasar saham yang bersejarah?

Tidak ada ruginya, tidak ada untung. Kenaikan pasar saham pasca-soft landing yang luar biasa dari tahun 1995 hingga 1999 terjadi dengan volatilitas yang jauh lebih besar daripada yang biasa dialami investor saat ini. Beberapa pengamat pasar menyalahkan keputusan kebijakan moneter Fed sebagai penyebab krisis mata uang baht Thailand, gagal bayar utang Rusia, dan kegagalan Long-Term Capital Management (LTCM).

Transisi yang serentak dalam kepemimpinan pemerintah, kebijakan moneter, dan belanja fiskal kemungkinan akan meningkatkan volatilitas pasar modal dalam periode pasca-soft landing saat ini. Volatilitas pasar yang lebih besar mungkin merupakan harga yang harus dibayar oleh para pelaku pasar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kinerja pasar saham yang berpotensi lebih tinggi.

Mengantisipasi Pasar Bull Multitahunan Lainnya

Pasar saham saat ini merayakan ulang tahunnya yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2024. Rata-rata, pasar saham berlangsung sedikit lebih dari lima tahun. Dan jika pasar saham saat ini berakhir sekarang, itu akan menjadi salah satu yang terpendek yang pernah tercatat. Berdasarkan perolehan yang solid selama dua tahun terakhir, kondisi saat ini menunjukkan reli tersebut dapat berlanjut pada tahun 2025.

Apa artinya bagi investor yang ingin memposisikan portofolio untuk tahun mendatang?

Dalam ekuitas, siklus pelonggaran Fed, pertumbuhan ekonomi AS yang kuat didukung oleh tujuan kebijakan pemerintahan Trump, dan kepemimpinan terkait AI menunjukkan peluang di perusahaan berkapitalisasi kecil AS, bank regional, dan rantai nilai AI yang luas.

Dalam pendapatan tetap, sementara kebijakan moneter telah menjadi pendorong tren suku bunga terkini, tarif perdagangan yang diharapkan, reformasi imigrasi, dan pemotongan pajak semuanya berarti kebijakan fiskal juga kemungkinan akan memengaruhi volatilitas suku bunga pada tahun 2025. Namun, kebijakan pro-bisnis pemerintahan Trump dapat meningkatkan prospek kredit yang menguntungkan.

Akhirnya, pergeseran struktural dalam kepemimpinan, kebijakan moneter, dan pengeluaran fiskal telah berkontribusi terhadap korelasi tinggi antara saham dan obligasi yang telah mengganggu stabilitas portofolio tradisional, menjadikan saat ini saat yang tepat untuk mempertimbangkan diversifikasi guna memulihkan keseimbangan dan membantu meredam potensi peningkatan volatilitas.

Sumber: State Street Corp

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Pernyataan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah: Tanggapan Awal

JIKA

Tren Ekonomi

Pemerintah telah menerbitkan pernyataan kebijakan yang menguraikan rencananya untuk pendanaan pemerintah daerah di Inggris tahun depan, dan memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana reformasi jangka panjang.

Direktur asosiasi IFS dan kepala keuangan pemerintah daerah dan yang dilimpahkan, David Phillips mengatakan:

“Pengumuman mengenai pendanaan dewan adalah pernyataan niat yang jelas dari pemerintah baru.

Jika semua dewan di Inggris menaikkan pajak dewan mereka dengan jumlah maksimum yang diizinkan (rata-rata, hanya di bawah 5%), pendanaan inti mereka secara keseluruhan akan meningkat sebesar 5,6%, atau 3,2% secara riil setelah memperhitungkan inflasi ekonomi secara keseluruhan. Ditambah dengan pendapatan baru dari produsen kemasan, kenaikannya akan mendekati 5% secara riil.

Namun, peningkatan pendanaan akan lebih banyak ditujukan pada dewan-dewan miskin, yang biasanya berada di perkotaan. Hibah yang ditujukan pada dewan-dewan pedesaan akan dihapuskan untuk mendanai sebagian hibah berbasis kemiskinan yang baru. Pemerintah bersusah payah untuk menunjukkan bahwa dewan-dewan yang melayani daerah pedesaan akan tetap melihat peningkatan pada keseluruhan pendanaan mereka, tetapi ini akan jauh lebih kecil dibandingkan di daerah-daerah yang lebih miskin.

Pemerintah menggambarkan perubahan ini sebagai batu loncatan menuju reformasi yang lebih mendasar mulai tahun 2026-2027 dan seterusnya. Komitmennya untuk mereformasi sistem pendanaan dewan dengan penilaian terbaru atas kebutuhan belanja dan kapasitas pengumpulan pendapatan daerah disambut baik – dan sudah lama ditunggu. Alokasi pendanaan yang ada didasarkan pada berbagai keputusan dan data ad-hoc sejak tahun 1990-an. Sistem saat ini tidak sesuai dengan tujuannya dan pemerintah sudah tepat untuk mereformasinya.

Perubahan yang dibuat untuk tahun mendatang menunjukkan bahwa perubahan jangka panjang ini juga akan menekankan pada pendistribusian kembali dana ke daerah yang lebih miskin, untuk mengimbangi pemotongan yang mereka tanggung selama tahun 2010-an. Apakah itu adil atau tidak, tergantung pada pandangan masing-masing orang. Namun, status quo tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu, dan konsultasi yang akan datang akan memungkinkan dewan dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh Inggris untuk menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang harus diprioritaskan oleh sistem pendanaan yang direformasi.”

Untuk terus mendapat informasi terkini tentang semua peristiwa ekonomi hari ini, silakan lihat kami kalender ekonomi

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi

JanusHenderson

Kepala Obligasi Jangka Pendek Global Daniel Siluk meyakini bahwa perpanjangan siklus ekonomi di AS dan pertumbuhan yang mencurigakan di tempat lain menciptakan peluang bagi investor obligasi untuk memperoleh hasil yang menarik dan mempertahankan modal melalui diversifikasi global.

Dalam menilai prospek obligasi global pada tahun 2025, investor harus mempertimbangkan hubungan yang tak terpisahkan antara perubahan lingkungan makro dan kebijakan. Di AS, bahkan sebelum pemilihan umum November, pasar telah mengkalibrasi ekspektasi untuk siklus pelonggaran Federal Reserve (Fed). Kombinasi pasar tenaga kerja yang tangguh dan inflasi yang turun mungkin tidak secepat yang diharapkan mengurangi urgensi untuk memangkas suku bunga karena perpanjangan siklus ekonomi sudah diperhitungkan.

Dalam banyak hal, pemilihan mantan Presiden Donald Trump meningkatkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian baru yang tidak dapat diabaikan oleh investor obligasi. Sementara inisiatif pro-pertumbuhan seperti deregulasi dan reformasi pajak dapat memacu investasi dan konsumsi, tarif dan hambatan perdagangan paling tidak dapat bersifat inflasioner dan – paling buruk – menghadirkan potensi hambatan bagi pertumbuhan global jika langkah-langkah ini dibalas.

Suku bunga sudah mulai memperhatikan hal ini. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah AS telah meningkat di semua tenor. Imbal hasil jangka pendek mencerminkan lintasan penurunan suku bunga yang lebih tenang, dan imbal hasil jangka panjang telah meningkat karena investor memperhitungkan volatilitas yang lebih besar, potensi pertumbuhan yang lebih tinggi, dan kemungkinan bahwa pertempuran untuk sepenuhnya menjinakkan inflasi belum berakhir.

Menghadapi tantangan berat, kawasan lain – sebagian besar Eropa, misalnya – mungkin harus lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan. Investor akan bertanggung jawab untuk menyelidiki secara detail guna menentukan kawasan, sektor, dan sekuritas mana yang akan menjadi penerima manfaat bersih dari kebijakan pemerintahan yang akan datang dan mana yang mungkin menghadapi tantangan baru. Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_1

Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_1

Dari perspektif investasi, prospek ekonomi dan kebijakan yang berbeda menciptakan peluang dan risiko bagi investor obligasi. Di berbagai yurisdiksi, perjuangan melawan inflasi telah mendorong imbal hasil ke tingkat yang dapat kembali memberikan investor aliran pendapatan yang menarik.

Namun, prospek suku bunga terus berubah. Dengan Eropa yang menghadapi pertumbuhan yang lamban, imbal hasil obligasi dapat terus turun lebih jauh, yang merupakan peluang untuk apresiasi modal di sepanjang ujung depan kurva obligasi negara. Di AS, setiap inisiatif pro-pertumbuhan atau hambatan perdagangan dapat mengubah laju lintasan penurunan inflasi. Hal ini dapat menyebabkan volatilitas tambahan pada obligasi pemerintah jangka menengah hingga panjang.

Karena berbagai kawasan menempuh jalur ekonomi dan kebijakannya masing-masing, investor dengan pandangan global memiliki peluang untuk meningkatkan diversifikasi dalam alokasi pendapatan tetap dengan menggabungkan penerbitan dengan imbal hasil yang menarik dan sekuritas di kawasan yang suku bunganya mungkin turun. Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_2

Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_2

Kita juga harus mempertimbangkan apa yang sudah diperkirakan di pasar. Di AS, misalnya, imbal hasil nominal obligasi 10 tahun telah meningkat sebanyak 80 basis poin (bps) sejak pertengahan September, dengan meningkatnya ekspektasi inflasi selama dekade berikutnya yang menjadi bagian penting dari peningkatan tersebut.

Kami yakin pendekatan global yang serupa harus diterapkan saat mencari peluang dalam kredit korporasi. Prospek ekonomi yang berbeda memiliki implikasi bagi profil kredit penerbit korporasi. Dan dengan valuasi yang tinggi di seluruh kelas aset, investor memiliki peluang untuk mencari wilayah di mana kondisi ekonomi yang stabil – atau membaik – dapat memperkuat kemampuan penerbit untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, di mana pertumbuhannya lebih lemah, penerbitan yang dinilai tinggi dan lebih terekspos secara siklus sebaiknya dihindari.

Lebih jauh lagi, penilaian di beberapa wilayah tampak lebih menguntungkan daripada yang lain, sering kali untuk peringkat kredit yang sama – atau bahkan penerbit tertentu. Dengan eksposur mata uang yang bergejolak yang dilindung nilai, investor global dapat memaksimalkan potensi pengembalian berlebih dengan sedikit atau tanpa peningkatan risiko tambahan. Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_3

Menuju global: Obligasi jangka pendek diposisikan dengan baik untuk divergensi ekonomi_3

Salah satu cara untuk menavigasi lingkungan ekonomi yang masih tidak pasti adalah dengan berfokus pada penerbitan perusahaan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar dari 15 tahun terakhir telah menghasilkan potensi untuk menghasilkan pengembalian yang menarik karena penurunan yang lebih tajam dari sekuritas ini saat mendekati jatuh tempo. Selama jangka waktu yang lebih pendek ini, investor cenderung memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap kemampuan penerbit untuk membayar utangnya. Alasan untuk fokus pada bagian depan diperkuat oleh premi jangka waktu yang masih rendah, yang berarti investor berpotensi mengekspos diri mereka pada volatilitas yang jauh lebih besar hanya untuk pengembalian yang sedikit lebih tinggi.

Kebijakan penting

Kami berharap untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang prioritas ekonomi Presiden terpilih Trump selama bulan-bulan awal pemerintahannya. Pendekatan timnya terhadap perdagangan, defisit, dan aspek ekonomi dari agenda keamanan nasionalnya akan bergema secara global. Prakarsa pro-pertumbuhan kemungkinan akan membuat imbal hasil Treasury tetap tinggi dibandingkan dengan mata uang global lainnya. Kekuatan dolar yang menyertainya akan mengorbankan mata uang lain dan juga menyalurkan lebih banyak investasi global ke AS. Hal ini dapat memperburuk posisi ekonomi kawasan seperti Eropa. Dan sejauh mana agenda ini akan mengubah lintasan pertumbuhan yang diharapkan, hal itu pasti akan memengaruhi keputusan Fed dan bank sentral lainnya.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Favorit Saya

Berita Keuangan 5 Desember

Fitur FastBull

Berita harian

Tren Ekonomi

[Fakta Singkat]

1. Menyerukan agar Emmanuel Macron mengundurkan diri setelah pemerintah Prancis digulingkan dalam mosi tidak percaya.

2. Daly dari Fed mengatakan tidak ada urgensi untuk menurunkan suku bunga.

3. Beige Book menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat di AS

4. Powell mengatakan Fed mampu bersikap sedikit lebih berhati-hati.

5. Sektor jasa AS berkembang cukup moderat.

6. Musalem dari Fed mengatakan waktu untuk menghentikan pemotongan suku bunga mungkin sudah dekat.

[Rincian Berita]

Seruan agar Emmanuel Macron mengundurkan diri setelah pemerintah Prancis digulingkan dalam mosi tidak percaya

Majelis Nasional Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Prancis Michel Barnier pada hari Rabu, sehingga Barnier akan mengundurkan diri. Ini menandai pertama kalinya pemerintah Prancis dibubarkan sejak tahun 1862. Selain itu, Partai Patriot Prancis meluncurkan petisi di situs web mereka yang menuntut pengunduran diri Presiden Macron.

"Sekarang, kita harus menggunakan pemungutan suara ini untuk memaksa Emmanuel Macron mundur. Selama bertahun-tahun, ia telah menunjukkan penghinaan terhadap rakyat Prancis; selama bertahun-tahun, kebijakannya telah gagal total di setiap sektor. Selama tujuh tahun terakhir, ia telah menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan bagi negara: memecah belah bangsa, menciptakan ketidakamanan, dan mengurangi status internasional Prancis. Ia telah berinvestasi dalam perang, melemahkan kedudukan internasional negara itu, memperkecil suara Prancis di UE dan NATO, dan menerapkan kebijakan bencana yang dituntut oleh UE. Ia telah menyebabkan runtuhnya sektor-sektor seperti pertanian, industri, perawatan kesehatan, energi, dan imigrasi. Ia harus mengundurkan diri," bunyi petisi tersebut.

Florian Philippot, pemimpin Partai Patriot Prancis, menyerukan pawai protes Sabtu ini (7 Desember) menuntut pengunduran diri Macron. 63% publik Prancis menginginkan Macron mengundurkan diri setelah mosi tidak percaya, menurut survei oleh firma riset dan konsultasi Prancis Elabe untuk BFMTV.

Daly dari Fed mengatakan tidak ada urgensi untuk menurunkan suku bunga

Untuk menjaga perekonomian tetap dalam kondisi baik, kita harus terus menyesuaikan kebijakan, baik pada bulan Desember atau setelahnya, kata Presiden Fed San Francisco Mary Daly pada hari Senin. Kita akan membahas hal ini dalam pertemuan berikutnya, tetapi pemotongan suku bunga masih dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan Fed. Saat ini, penawaran dan permintaan hampir seimbang, dan inflasi terus menurun. Fed harus fokus pada penurunan suku bunga. Namun, bahkan jika kita memangkas suku bunga lagi, kebijakan akan tetap restriktif, yang merupakan hal penting.

Tingkat suku bunga netral mungkin sudah "mendekati 3%." Namun, mengingat ketidakpastian seputar suku bunga netral, saya yakin kita dapat melanjutkan secara perlahan dan menyesuaikan diri seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diberikan perekonomian.

Saat ini, tidak ada kebutuhan mendesak untuk memangkas suku bunga. The Fed perlu "menyesuaikan secara hati-hati" kebijakannya untuk memastikan inflasi berkurang tanpa memperlambat pasar tenaga kerja secara tidak perlu.

Beige Book menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat di AS

Federal Reserve merilis Beige Book pada tanggal 4 Desember, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sedikit meningkat di sebagian besar Distrik, dengan tiga Distrik mengalami pertumbuhan sedang atau sedang. Namun, dua Distrik melaporkan aktivitas ekonomi yang datar atau sedikit menurun. Pada saat yang sama, belanja konsumen secara umum tetap stabil, dengan konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga. Permintaan hipotek secara umum rendah, dan pinjaman real estat komersial juga lesu.

Dalam hal ketenagakerjaan, sebagian besar Distrik mengalami tingkat ketenagakerjaan yang stabil atau sedikit meningkat, dengan pergantian karyawan yang rendah, aktivitas perekrutan yang terbatas, dan peningkatan jumlah tenaga kerja yang minimal. PHK juga rendah. Sebagian besar Distrik menyatakan optimisme yang hati-hati tentang pemulihan aktivitas perekrutan. Selain itu, pertumbuhan upah telah melambat ke kecepatan sedang di sebagian besar Distrik, dengan pertumbuhan moderat lebih lanjut diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Harga meningkat secara moderat di sebagian besar Distrik. Sebagian besar bisnis melihat harga input naik lebih cepat daripada harga penjualan, yang menyebabkan penurunan margin laba. Bisnis memperkirakan pertumbuhan harga akan tetap pada level saat ini. Namun, beberapa Distrik mencatat bahwa potensi tarif pada barang asing di bawah Presiden terpilih Trump dapat menimbulkan risiko inflasi yang signifikan.

Powell mengatakan Fed mampu bersikap sedikit lebih berhati-hati

Ekonomi AS berjalan dengan baik, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa situasi ini tidak akan berlanjut, kata Ketua Fed Jerome Powell pada hari Rabu. Risiko terhadap pasar tenaga kerja tampak kecil, pertumbuhan ekonomi jelas lebih kuat dari yang kita duga, dan inflasi sedikit lebih tinggi. Meskipun risikonya lebih rendah dari yang diharapkan, Fed masih dapat bergerak hati-hati menuju suku bunga netral.

Anggaran AS berada di jalur yang tidak berkelanjutan dan memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pendapatan dan pengeluaran. Bank sentral tidak dapat mempertimbangkan utang dan defisit saat menetapkan suku bunga; bank sentral harus fokus pada inflasi. The Fed tidak memiliki peran kepemimpinan fiskal, tetapi menggunakan perangkatnya untuk mencapai mandat gandanya, yaitu inflasi dan lapangan kerja.

Sektor jasa AS tumbuh moderat

Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada hari Rabu bahwa PMI nonmanufaktur AS merosot ke 52,1 bulan lalu, penurunan pertama sejak Juni. Indeks pesanan baru mencapai titik terendah dalam tiga bulan di 53,7. Indeks aktivitas bisnis turun ke level terendah sejak Agustus.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis, pesanan baru, lapangan kerja, dan pengiriman pemasok. Namun, 14 industri mengalami pertumbuhan aktivitas bisnis, dan 13 industri mengalami peningkatan pesanan baru. Hal ini memperkuat pandangan dari beberapa bulan terakhir bahwa sektor jasa menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan.

Musalem dari Fed mengatakan waktu untuk menghentikan pemotongan suku bunga mungkin sudah dekat

Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem mengatakan pada hari Rabu bahwa Fed hampir mencapai sasarannya untuk ketenagakerjaan dan stabilitas harga, dan kebijakan moneter berada dalam posisi yang menguntungkan. Mengingat kondisi ekonomi yang "kuat" dan tingkat inflasi di bawah kondisi pasar tenaga kerja saat ini, sikap kebijakan moneter yang sabar adalah tepat. Musalem percaya bahwa sikap kebijakan moneter yang sabar adalah tepat mengingat tingkat inflasi saat ini dalam ekonomi yang "kuat" dan pasar tenaga kerja yang berada pada tingkat yang konsisten dengan lapangan kerja penuh.

Tampaknya penting untuk tetap membuka opsi memperlambat atau menghentikan sementara penurunan suku bunga, karena waktunya mungkin sudah dekat untuk menilai secara cermat lingkungan ekonomi saat ini, informasi yang diterima, dan perubahan prospek.